DPR dan Pemerintah Sepakati Enam Sasaran Perampasan Aset

DPR RI dan pemerintah menyepakati enam jenis tindak pidana di luar korupsi yang dapat menjadi sasaran perampasan aset dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Menurut laporan CNN Indonesia yang terbit Jumat (13/11/2026), ruang lingkup itu dipangkas dari 13 kriteria.

Kesepakatan dibahas oleh DPR dan pemerintah dalam pembahasan RUU tersebut. Ketua Komisi DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan pembatasan diperlukan agar aturan tidak terlalu luas dan berpotensi disalahgunakan.