
Nezar: Literasi Keamanan Siber Penting
20 menit yang lalu
Komisi DPR mengumpulkan pandangan berbagai pihak untuk memperkaya materi rancangan aturan penyadapan.
Terbit · 1 min read

Komisi DPR menghimpun masukan dari pakar hukum, akademisi, dan masyarakat untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pandangan itu akan menjadi bahan penyusunan ketentuan dalam rancangan tersebut.
Dasco menyampaikan hal itu setelah memimpin rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Sehari sebelumnya, komisi tersebut mengadakan rapat mengenai RUU itu bersama Badan Intelijen dan Keamanan Polri.
Menurut Dasco, rapat dengar pendapat yang diselenggarakan komisi terkait menjadi sarana untuk membahas materi yang akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.
Ia mengatakan pimpinan DPR akan berkoordinasi dengan komisi terkait dan Badan Keahlian DPR RI dalam proses penyusunan. Dasco menyebut koordinasi itu ditujukan agar rancangan aturan menjawab kebutuhan yang ada.
Ketua komisi DPR, Habiburokhman, sebelumnya menyatakan perhatian publik kembali tertuju pada persoalan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang disebut dilakukan oknum aparat penegak hukum.
Habiburokhman menggambarkan persoalan itu sebagai dinamika dalam sistem penyadapan yang dijalankan lembaga-lembaga pemegang kewenangan. Ia menyebut penyadapan pada dasarnya digunakan untuk kepentingan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi kejahatan, dengan kewenangan terbatas.
Di sisi lain, Habiburokhman mengingatkan bahwa penyadapan yang disalahgunakan bisa dipakai negara atau pihak tertentu untuk mencampuri kehidupan masyarakat. Ia menyatakan penyadapan berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.