
Rusia, China, Iran Dorong Dialog soal Pengawasan IAEA
19 menit yang lalu
DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset setelah 18 tahun bergulir, dengan 397 DIM dan 87 rapat dengar pendapat.
Terbit · 1 min read

DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat paripurna ke-13 DPR RI dalam masa persidangan II tahun sidang 2026-2027 dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Persetujuan diberikan setelah Habiburokhman, ketua komisi bidang hukum DPR RI, menyampaikan laporan penyusunan RUU.
Puan meminta persetujuan setiap fraksi sebelum mengetuk palu. "Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan.
Pengesahan itu terjadi setelah 18 tahun RUU bergulir di DPR. Pembicaraan tingkat I rampung pada Rabu (18/11/2026) ketika komisi bidang hukum DPR RI menyetujui RUU diteruskan ke rapat paripurna.
Habiburokhman menjelaskan panitia kerja membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM). Rinciannya, 160 DIM tetap, 44 DIM dihapus, 135 DIM redaksional, 18 DIM substansi baru, dan 40 DIM substansi.
Komisi bidang hukum DPR RI juga menggelar 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sejak September 2025 untuk menyerap aspirasi masyarakat, pakar, dan organisasi.
Menurut Habiburokhman, sedikitnya ada sepuluh pokok pembahasan dalam RUU itu. Salah satunya mengatur tindak pidana penipuan atau penggelapan yang memakai sarana teknologi informasi dan berdampak luas pada masyarakat.
Ia menyebut contohnya investasi bodong dan perdagangan saham bodong. "Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman.
RUU itu juga menegaskan ancaman pidana bagi pelaku korupsi dan tindak pidana lain, termasuk pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan. RUU itu juga memberi kewenangan kepada lembaga yang berwenang mengurus aset hasil tindak pidana, mulai dari menyimpan dan merawat hingga menjual serta mengembalikan atau melepasnya secara profesional dan akuntabel.