
Pertamina Manfaatkan Limbah Plastik untuk Jersey Eco RunFest
12 menit yang lalu
Dudung menyebut kritik penting bagi perbaikan kebijakan dan mengingatkan masyarakat agar tidak menyebarkan provokasi.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan masyarakat berhak mengkritik kebijakan pemerintah. Ia mengatakan hak tersebut dilindungi undang-undang.
Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang disiarkan pada Rabu (18/11/2026).
Dudung menilai kritik dapat membantu penyelenggara negara memahami aspirasi masyarakat dan memperbaiki kebijakan. Menurut dia, perbedaan pendapat merupakan bagian wajar dalam demokrasi.
Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak disampaikan dengan cara yang memancing provokasi atau merusak kerukunan masyarakat.
“Persatuan bukan berarti kita harus memiliki pendapat yang sama. Persatuan adalah ketika kita mampu berbeda pendapat, tetapi tetap saling menghormati, saling menjaga, dan tetap berdiri bersama sebagai satu bangsa,” kata Dudung.
Dudung juga menyoroti kebiasaan masyarakat menyampaikan pendapat melalui media sosial. Ia mengimbau masyarakat lebih bijak saat menyampaikan pandangan serta menerima dan menyebarkan informasi.
Ia mengingatkan bahwa informasi palsu yang memprovokasi dapat memicu perpecahan. Dudung meminta masyarakat tidak memberi ruang bagi provokasi dan menjaga persaudaraan.