F-PKB Siap Proses Pengisian Jabatan Wapres

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menyatakan proses pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti konstitusi. Menurut laporan ANTARA, F-PKB siap memproses pergantian apabila terjadi kekosongan jabatan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Pernyataan itu disampaikan Neng Eem dalam keterangan di Jakarta pada Kamis (12/11/2026). ANTARA menerbitkan laporan tersebut pada tanggal yang sama.

Neng Eem mengatakan pergantian wakil presiden bukan sekadar pergantian figur atau dinamika politik, melainkan mekanisme ketatanegaraan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan sesuai UUD 1945.

Menurut Neng Eem, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Wakil presiden dipilih dari dua calon yang diusulkan presiden.

Ia juga merujuk Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan itu, menurutnya, mengatur presiden mengusulkan dua calon beserta persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Dalam sidang paripurna, MPR memilih satu dari dua calon tersebut. Neng Eem meminta seluruh tahapan dilakukan secara tertib dan transparan serta sesuai ketentuan hukum.

Neng Eem menyebut F-PKB MPR RI memiliki 67 anggota dan siap menjalankan tugas serta kewenangan konstitusional apabila terjadi kekosongan jabatan. Ia mengatakan fraksinya berkomitmen menjadikan konstitusi sebagai pedoman untuk menjaga demokrasi dan keutuhan NKRI.

Ia mengajak penyelenggara negara dan kekuatan politik menghormati mekanisme konstitusional serta tidak membangun spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan politik. “Yang harus menjadi pegangan adalah konstitusi. Siapa pun yang nantinya mengisi jabatan wakil presiden harus melalui mekanisme yang sah sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan undang-undang,” kata Neng Eem.