
OJK dan BEI Bahas Inisiatif Pasar Modal
11 menit yang lalu
Bahtra Banong menyebut pembiayaan gaji pokok PPPK melalui APBN masih menunggu aturan pelaksanaan.
Terbit · 1 min read

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengatakan gaji pokok Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang beralih menjadi penuh waktu nantinya ditanggung APBN. Menurut laporan ANTARA, Bahtra menyampaikan hal itu di Jakarta.
DPR RI dan pemerintah sebelumnya menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Bahtra mengapresiasi kesepakatan pimpinan DPR tersebut. Ia menyebut skema pembiayaan gaji pokok sebagai salah satu hal yang diperjuangkan Komisi II DPR RI untuk memberikan kepastian penghasilan bagi tenaga PPPK.
“Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah,” kata Bahtra.
Namun, kesepakatan itu masih memerlukan aturan pelaksanaan sebelum dapat diterapkan. Bahtra mengatakan DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai dasar hukum kebijakan tersebut.
Ia berharap peraturan itu segera terbit agar tenaga PPPK memperoleh kepastian mengenai status kepegawaian dan penghasilan. Bahtra juga menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah mendengar aspirasi publik mengenai PPPK.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembahasan tersebut menindaklanjuti aspirasi mengenai status guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pelaksana lainnya. Menurut laporan ANTARA, aspirasi itu dibahas DPR bersama pemerintah.