
AS Catat 483.200 Deportasi pada 2026
12 menit yang lalu
Pakar menilai tidak ada aturan khusus yang melarang pencalonan kembali setelah mundur, selama syarat calon dipenuhi.
Terbit · 1 min read

Peluang Gibran Rakabuming Raka untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dinilai tetap terbuka setelah ia mundur dari jabatan wakil presiden. Direktur Arus Survei Indonesia Ali Rif’an dan peneliti Perludem Iqbal Kholidin menyebut aturan yang berlaku tidak secara khusus melarangnya.
Pengunduran diri itu disebut terjadi pada Kamis (12/11/2026). Ali menyampaikan pandangannya pada Jumat (13/11/2026), sedangkan Iqbal menjelaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Ali mengatakan Gibran perlu memenuhi persyaratan pencalonan, terutama menunjukkan dokumen pendidikan yang disyaratkan. Ia menyebut penyetaraan pendidikan sebagai salah satu kemungkinan jika dokumen yang ada tidak dapat dibuktikan.
Menurut Ali, Partai Solidaritas Indonesia masih dapat menjadi bagian dari dukungan politik Gibran selama Joko Widodo, ayahnya dan presiden ketujuh Indonesia, tetap memiliki kepercayaan masyarakat. Ali menilai mundurnya Gibran tidak serta-merta menghilangkan modal politik keduanya.
Ali juga memperingatkan bahwa isu makar yang diarahkan kepada Jokowi dan keluarganya dapat memengaruhi citra politik mereka. Ia menilai dampaknya akan lebih terkendali apabila perkara tersebut hanya menyangkut Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Iqbal mengatakan UU Pemilu tidak mengatur secara khusus status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatan berakhir, baik karena mengundurkan diri maupun diberhentikan. Pasal 169 mengatur persyaratan calon, termasuk pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat serta batas masa jabatan.
Ketentuan itu juga mencakup syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman lima tahun atau lebih. Iqbal menyatakan setiap orang yang mencalonkan diri tetap harus memenuhi persyaratan tersebut.
Iqbal menilai pembahasan RUU Pemilu dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas status pencalonan setelah pemberhentian melalui pemakzulan. Ia juga mendorong aturan verifikasi dokumen, termasuk penyetaraan ijazah luar negeri, agar keabsahannya dapat ditelusuri hingga instansi penerbit. Menurutnya, persoalan syarat calon yang tidak tuntas sebelum pemilihan dapat berlanjut menjadi masalah ketatanegaraan setelah calon terpilih.