
DPR Fasilitasi Penyelesaian Status 64 Pekerja
10 menit yang lalu
Hinca menyebut pembahasan telah masuk tahap perumusan dan sinkronisasi, dengan target selesai paling lambat 15 Desember 2026.
Terbit · 1 min read

Anggota DPR Hinca Pandjaitan menargetkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset selesai paling lambat 15 Desember 2026. Ia mengatakan pembahasan kini berada pada tahap Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
Hinca menyampaikan perkembangan itu pada Rabu (18/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) telah menyelesaikan pembahasan materi pada pekan lalu.
Tim Perumus bertugas menyusun hasil pembahasan Panja, sedangkan Tim Sinkronisasi merapikan dan menyelaraskan rumusan ke dalam norma serta pasal. Prosesnya mencakup penyempurnaan ketentuan hingga aspek teknis penulisan.
Setelah kedua tim menyelesaikan pekerjaan, hasilnya akan disampaikan kembali kepada Panja. RUU kemudian dijadwalkan memasuki pengambilan keputusan tingkat I, saat fraksi-fraksi DPR dan pemerintah menyampaikan sikap masing-masing.
Tahap berikutnya adalah pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR. Hinca menyebut Rapat Paripurna pada 19 November 2026 dapat menjadi opsi untuk membawa RUU ke tahap pengesahan jika seluruh proses sebelumnya rampung.
Jika belum siap, RUU dapat dibawa ke agenda paripurna berikutnya. Hinca mengatakan kesepakatan politik antara pimpinan DPR dan masyarakat menetapkan batas penyelesaian paling lambat 15 Desember 2026.
Hinca menyatakan pengawasan dan kritik publik diperlukan agar DPR dan pemerintah menjaga proses tetap sesuai jadwal. Ia juga mengatakan RUU tersebut merupakan inisiatif DPR yang dibahas bersama pemerintah.
Menurut Hinca, delapan fraksi telah menyatukan draf pada tahap awal. Materi pembahasan kemudian dipilah menjadi substansi yang disepakati, hal-hal yang masih berbeda pandangan, dan persoalan redaksional; ia menilai agenda lain yang melibatkan anggota DPR tidak akan menghambat proses.