
China Kalahkan Malaysia 2-0, Tierney Diusir
20 menit yang lalu
Indonesia meminta BRIDGE menghubungkan pembiayaan yang tersedia dengan prioritas iklim tiap negara.
Terbit · 1 min read

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan Indonesia mendukung Jembatan Implementasi Iklim atau BRIDGE, inisiatif Presidensi COP31 Turki untuk mengubah komitmen iklim menjadi proyek yang siap dibiayai. Dukungan itu disampaikan dalam forum “Beyond Commitments: Delivering Climate Action at Scale”.
Forum tersebut berlangsung di Antalya, Türkiye, pada Jumat (13/11/2026), dalam rangka Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31. Indonesia menjadi satu dari lima negara yang masuk kelompok percontohan pertama bersama Ethiopia, Fiji, Pakistan, dan Uzbekistan.
Kelompok itu akan menjadi model sebelum BRIDGE diperluas ke negara berkembang lain hingga 2035. Jumhur menilai inisiatif tersebut perlu mengikuti kebutuhan setiap negara dan memperkuat kemampuan nasional.
“Agar efektif, BRIDGE harus berbasis kebutuhan negara (country-driven), memperkuat kapasitas nasional, dan memaksimalkan skema pembiayaan yang sudah ada, bukan membentuk mekanisme pendanaan baru,” kata Jumhur.
Indonesia mengajukan dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim pada Oktober 2025. Dokumen itu memuat prioritas pelaksanaan nasional untuk periode 2031–2035 dengan skenario Rendah Karbon yang Selaras dengan Perjanjian Paris.
Jumhur menyebut Indonesia membutuhkan investasi sekitar 472,6 miliar dolar AS untuk mencapai sasaran mitigasi perubahan iklim. Kebutuhan itu mencakup sektor energi, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta pengelolaan sampah.
Indonesia mengusulkan agar BRIDGE menyatukan sumber pembiayaan yang telah tersedia, antara lain dari bank pembangunan multilateral, lembaga pembiayaan pembangunan, dan investor swasta. Jumhur juga menginginkan setiap negara tetap dapat menetapkan sendiri sasaran mitigasi, adaptasi, dan ketahanan iklimnya.
Untuk memastikan arah kerja dan hasil inisiatif dapat diukur, Indonesia mengusulkan tata kelola, cara menetapkan prioritas, serta indikator kinerja utama. Delegasi Indonesia siap membahas aspek teknis bersama Presidensi COP31 dan mitra untuk mengubah prioritas NDC menjadi proyek konkret yang dapat dibiayai.