
Prabowo Akan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR
10 menit yang lalu
KASBI menyoroti masa PKWT, magang, alih daya, tambahan pesangon 15 persen, dan status pekerja platform dalam UU Ketenagakerjaan.
Terbit · 2 min read

Presiden Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menyampaikan sejumlah catatan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kepada pimpinan DPR. Penyampaian itu berlangsung dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026), yang dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Catatan yang dibawa KASBI mencakup masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pelaksanaan magang yang berisiko memicu eksploitasi, aturan tenaga kerja alih daya, besaran pesangon, hingga status hubungan kerja pekerja platform. Butir-butir itu disampaikan Sunarno langsung di hadapan para pimpinan legislatif tersebut.
Menurut Sunarno, UU Pelindungan Ketenagakerjaan mengatur PKWT paling lama empat tahun, sementara KASBI mendorong batas maksimal satu tahun. "Nah, sebenarnya kan harapan kami waktu itu kita sampaikan paling tidak satu tahun maksimal gitu, Pak," kata Sunarno.
Ia menilai masa PKWT yang terlalu panjang membuat status banyak pekerja tidak jelas sehingga kesejahteraan sulit tercapai. "Maka menuju kesejahteraan seperti yang menjadi program dari pemerintah justru tidak akan terwujudkan," ucap Sunarno.
Soal tenaga alih daya, UU membolehkan BUMN dan swasta di sektor pertambangan serta perminyakan memakai pekerja alih daya melalui anak perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas. Sunarno meminta aturan turunan memperinci sektor yang boleh menerapkan skema itu. "Menurut kami perlu dispesifikasi, Pak. Jadi nanti di aturan turunannya gitu, supaya tidak semua di pertambangan atau di minyak itu bisa dialihdayakan atau di-outsourcing-kan gitu," kata Sunarno.
Sunarno juga menyoroti tambahan pesangon 15 persen yang belum dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. "Misalnya dapat dua PMTK atau satu PMTK itu ada 15% nya, tapi di undang-undang ini belum disebutkan secara spesifik tambahan 15% nya itu," kata Sunarno.
KASBI mendorong agar pekerja platform yang kerap tidak memiliki hubungan kerja jelas dengan perusahaan diatur lebih tegas dalam UU. "Nah, harapannya itu nanti bisa dibuat aturan yang lebih ketat lagi agar kawan-kawan kita ini, khususnya di pekerja platform, status hubungan kerjanya adalah sebagai pekerja," lanjut Sunarno.
Mengenai magang, Sunarno menilai program itu sebaiknya hanya untuk mahasiswa atau pelajar, bukan orang yang sudah masuk dunia kerja, karena berisiko memicu eksploitasi. "Harapan kami karena yang sedang berjalan ini hampir semua calon tenaga kerja ini banyak yang di sistem magangkan, Pak. Jadi harapannya itu bisa diperketat lagi," kata Sunarno.
Dasco menyatakan DPR menerima aspirasi yang disampaikan KASBI bersama sejumlah serikat pekerja lain. "Yang penting, teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan fokus mengadvokasi bila terjadi masalah-masalah di ketenagakerjaan," ucap Dasco. Ia menjanjikan komunikasi terus dilakukan untuk mengevaluasi persoalan buruh bersama pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR ke-9 pada 6 November 2026. Dalam laporan Panitia Kerja sebelumnya, RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal yang mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, hingga pengupahan. Regulasi ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, dan Pasal 118 ayat 6 di antaranya menegaskan cuti bersama tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja.