
Galaxy S26 Ultra Dapat Pembesaran Potret 5x
10 menit yang lalu
Petisi dengan 47 ribu tanda tangan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Jepang untuk menolak pengadaan tersebut.
Terbit · 1 min read

Kelompok masyarakat sipil Jepang menyerahkan petisi berisi 47 ribu tanda tangan kepada Kementerian Pertahanan. Petisi itu mendesak pemerintah membatalkan rencana pengadaan kapal selam bertenaga nuklir.
Petisi bersama tersebut digagas sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk Citizens Nuclear Information Center. Penyelenggara menyatakan dukungan itu terkumpul dalam sekitar satu bulan.
Dalam petisinya, kelompok tersebut menyatakan Jepang selama ini mengemban tanggung jawab untuk mendorong pelucutan senjata nuklir. Petisi itu merujuk pada pengalaman Jepang sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami pengeboman atom.
Petisi tersebut menilai pengadaan kapal selam bertenaga nuklir bertentangan dengan komitmen itu. Kapal selam yang dipersoalkan menggunakan tenaga nuklir, sementara petisi juga menyinggung komitmen pelucutan senjata nuklir.
Dalam konferensi pers setelah penyerahan petisi, perwakilan kelompok menyampaikan kekhawatiran bahwa pertimbangan pengadaan tersebut dapat mengubah secara mendasar status Jepang sebagai negara non-senjata nuklir.
Perdebatan mengenai kebijakan terkait nuklir di Jepang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi berulang kali mengatakan Jepang tidak akan menutup kemungkinan apa pun dalam pembahasan dan kajian pengadaan kapal selam tersebut.
Pada Oktober 2026, Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan kepada parlemen bahwa pemerintah akan membahas secara konkret dan realistis kemungkinan Pasukan Bela Diri Jepang memiliki kapal selam bertenaga nuklir.