
Kelurahan Galur Latih Sembilan Warga Menjahit
17 menit yang lalu
Pemetaan kebutuhan pendidikan muadalah dan diniyah formal akan menjadi bahan penyusunan kebijakan sesuai karakter tiap lembaga.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, Kementerian Agama memetakan kondisi dan kebutuhan pendidikan muadalah serta pendidikan diniyah formal untuk memperkuat penjaminan mutu sekaligus menjaga kekhasan pendidikan pesantren di Indonesia.
Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal Kemenag, Mastuki, mengatakan pemetaan dilakukan dengan pendekatan dari bawah. Ia menyampaikan pernyataan itu di Jakarta pada Rabu (11/11/2026); materi tidak menyebut tanggal pelaksanaan forum.
“Program dan layanan pemerintah harus berangkat dari kebutuhan riil pesantren. Karena itu, kita perlu mendengar terlebih dahulu, memetakan kondisinya, baru kemudian merumuskan intervensi yang tepat,” ujar Mastuki.
Pemetaan itu dibahas dalam sesi perdana Sharing Session Pemangku Kepentingan Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di Jakarta. Forum tersebut melibatkan unsur pemerintah, Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, asosiasi, akademisi, forum komunikasi penyelenggara pendidikan, dan praktisi pesantren.
Mastuki mengatakan pemetaan diperlukan untuk menggambarkan praktik pendidikan, potensi, tantangan, serta kebutuhan masing-masing model. Ragam model yang disebutkan meliputi pembelajaran kitab kuning bertahap, model mualimin yang menggabungkan sejumlah bidang pembelajaran dan penguatan bahasa, serta pendidikan diniyah formal yang lebih terstruktur.
Menurut Mastuki, keragaman itu tidak perlu diseragamkan. Setiap model memiliki kekhasan yang perlu dikenali dan diperkuat dengan standar mutu yang sesuai; hasil pemetaan akan menjadi salah satu landasan Direktorat Jenderal Pesantren dalam menyusun program, kebijakan, dan layanan.
Kepala Subdirektorat Kurikulum, Evaluasi, dan Penjaminan Mutu, Endi Suhendi, mengatakan kegiatan perdana itu melibatkan 26 unsur undangan dan lembaga terkait, termasuk Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, UIN Jakarta, Majelis Masyayikh, dan Dewan Masyayikh. FKPM Salafiyah-Mualimin dan ASPENDIF juga berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Peserta dibagi ke dalam kelompok diskusi berdasarkan tiga model pendidikan: Muallimin, Salafiyah, dan Pendidikan Diniyah Formal. Pembahasan mencakup kurikulum, silabus, kitab sebagai bahan ajar, serta perangkat pembelajaran; Endi berharap dialog pemerintah dan penyelenggara pesantren berlanjut untuk memperkaya penyusunan kebijakan.