
Perpusnas Apresiasi Festival Literasi Bima
20 menit yang lalu
Skema rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan disiapkan sebagai alternatif pembiayaan di luar SBSN.
Terbit · 1 min read

Kementerian Agama menyiapkan skema rehabilitasi gedung Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan tingkat kerusakan. Program itu menjadi pilihan pembiayaan selain Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk mempercepat pembenahan KUA di Indonesia.
Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Ahmad Zayadi menyampaikan hal tersebut dalam keterangan di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia mengatakan pembangunan KUA perlu mendukung peran kantor itu sebagai pusat layanan keagamaan di tingkat kecamatan.
Zayadi menilai gedung dan fasilitas yang memadai dapat membantu masyarakat mengakses layanan keagamaan secara lebih mudah, jelas, cepat, ramah, dan transparan. Ia menegaskan fungsi KUA tidak terbatas pada layanan terkait pernikahan.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan yang menggunakan SBSN dikelola dengan baik sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Menurut Zayadi, pembiayaan SBSN bersumber dari utang negara sehingga pelaksanaannya harus cermat dan mengikuti ketentuan.
Zayadi menyebut tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai prinsip pengelolaan proyek SBSN. Ketiga prinsip itu diperlukan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan hasil pembangunan sesuai rencana.
Ia meminta satuan kerja di daerah bertukar pengalaman mengenai kendala dan praktik baik dalam pembangunan. Pembahasan itu, menurutnya, dapat membantu mengenali masalah lebih awal serta menyiapkan mitigasi agar proyek selesai tepat waktu dan sasaran.
Kemenag mencatat terdapat 5.917 KUA di Indonesia, sementara jumlah yang dibangun dengan SBSN masih di bawah 2.000 unit. Jika seluruh pembangunan hanya mengandalkan skema itu, penyelesaiannya diperkirakan memerlukan sekitar 74 tahun.
Skema rehabilitasi yang disiapkan akan membedakan kerusakan berat, sedang, dan ringan. Program tersebut juga menyasar KUA di atas tanah wakaf yang belum dapat memperoleh pembiayaan pembangunan melalui SBSN.