
AllianzGI Nilai AI Buka Peluang Investasi
18 menit yang lalu
Kerja lintas sektor dinilai perlu untuk menjaga keterjangkauan layanan dan mengendalikan inflasi.
Terbit · 2 min read

Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan mendorong sinergi lintas sektor dalam kebijakan transportasi. Upaya itu ditujukan untuk menjaga keterjangkauan layanan, konektivitas, kesehatan industri penerbangan, dan pengendalian inflasi.
Kepala BKT Hermanta menyampaikan dalam keterangannya di Jakarta hari itu bahwa pengendalian inflasi kelompok transportasi memerlukan kerja bersama kementerian dan lembaga. Ia menilai data inflasi perlu dipahami secara tepat sebelum dijadikan dasar kebijakan.
Hermanta menjelaskan, kelompok transportasi mencakup barang dan jasa yang pengaturannya berada di sejumlah instansi. Berdasarkan bobot pengeluaran Survei Biaya Hidup 2022, kelompok tersebut memiliki bobot 11,94 persen dalam keranjang indeks harga konsumen nasional.
Kelompok itu meliputi pembelian dan pengoperasian kendaraan pribadi, angkutan penumpang, serta pengiriman barang. Di dalamnya terdapat pula bahan bakar kendaraan, suku cadang, dan biaya administrasi yang melibatkan kewenangan lintas sektor.
Dalam pemetaan yang disampaikan Hermanta, jasa angkutan penumpang memiliki bobot 1,95 persen dan pengiriman barang 0,11 persen. Gabungan keduanya sekitar 2,06 persen dari keranjang indeks harga konsumen nasional.
Angka tersebut merupakan bobot pengeluaran untuk penghitungan indeks, bukan sumbangan inflasi pada periode tertentu. Hermanta mengatakan pemahaman itu diperlukan agar langkah dan pembagian peran kebijakan sesuai dengan sumber tekanan harga.
Hermanta juga menyebut bobot angkutan udara sebesar 0,72 persen dalam keranjang indeks nasional. Analisis korelasi Pearson untuk periode Januari 2024 hingga September 2026 menunjukkan koefisien 0,009 antara inflasi bulanan angkutan udara dan inflasi umum nasional, dengan hubungan linear yang sangat lemah dan tidak signifikan secara statistik.
Ia menilai kebijakan penerbangan perlu menjaga tarif terjangkau sekaligus efisiensi biaya, konektivitas, kualitas layanan, dan keberlanjutan usaha. Penanganan faktor biaya dan ketersediaan armada juga diperlukan agar maskapai dapat mempertahankan kapasitas dan jaringan rutenya.
Odo Manuhutu, Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, menekankan efisiensi ruang udara, penguatan tata kelola, integrasi layanan dan data, serta ketersediaan armada. Ia menempatkan keterjangkauan konektivitas, mutu pelayanan, dan dukungan bagi kegiatan ekonomi masyarakat sebagai ukuran keberhasilan kebijakan transportasi udara.