
Ekskavator Terguling dari Truk di Simpang Tomang
16 menit yang lalu
Draf Perpres Bisnis dan HAM memuat opsi sanksi bagi perusahaan yang terbukti melanggar HAM dan merusak lingkungan.
Terbit · 1 min read

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan pemerintah menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak asasi manusia (HAM) dan merusak lingkungan. Opsi tersebut tercantum dalam draf Peraturan Presiden tentang Bisnis dan HAM.
Pigai menyampaikan hal itu saat menanggapi perhatian anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat daring di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia juga mendorong penguatan norma HAM dan lingkungan dalam revisi Undang-Undang HAM.
Menurut Pigai, draf peraturan presiden tersebut telah berada di Istana untuk menunggu pengesahan. Aturan itu akan menjadi dasar bagi negara untuk menindak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran HAM serta merusak ekologi dan biota.
Pigai menyebut sanksi yang dapat dipertimbangkan meliputi penutupan perusahaan, pembatasan akses terhadap layanan perbankan, atau teguran. Ia mengatakan Presiden dapat memerintahkan Menteri HAM menutup perusahaan, membatasi aksesnya ke perbankan, atau memberikan teguran tegas.
Ia mengatakan revisi UU HAM juga diarahkan untuk memperkuat sistem peradilan agar dapat menangani kejahatan ekosida dan biosida. Pigai merujuk pada kasus Fukushima, Lapindo, Minamata, dan Chernobyl di Ukraina sebagai contoh yang disebutnya.
Pigai menyatakan kementeriannya siap menindaklanjuti bila DPR berinisiatif meninjau kawasan konservasi, termasuk Taman Nasional Ujung Kulon. Kementerian, katanya, dapat merekomendasikan sanksi kepada Presiden.
Pigai menyebut kementeriannya mungkin mengundang perusahaan besar, termasuk Freeport, untuk hadir di parlemen dengan memanfaatkan perangkat hukum tersebut. Sambil menunggu pengesahan peraturan presiden, Kementerian HAM berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengevaluasi izin usaha yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.
Dalam rapat itu, Pigai menyinggung pelestarian satwa di habitat asalnya dengan membandingkan Rwanda dan komodo di Pulau Komodo. Ia menilai pemindahan satwa secara paksa dari habitat Ujung Kulon tidak sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan, lalu mengibaratkannya dengan pemindahan paksa komunitas manusia yang menurutnya merupakan pelanggaran HAM berat.