
Kemenag Cairkan Rp6,3 Miliar untuk 263 Ustaz
18 menit yang lalu
Kemlu meminta akses kekonsuleran bagi WNI yang dilaporkan bergabung dengan militer Rusia dan ditangkap Ukraina.
Terbit · 1 min read

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan laporan penangkapan seorang warga negara Indonesia oleh otoritas Ukraina setelah ia disebut bergabung dengan militer Rusia. Menurut laporan ANTARA, Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang menyampaikan informasi itu di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Kemlu menyebut Kedutaan Besar RI di Kyiv telah menerima informasi penangkapan tersebut. WNI berinisial AS itu dilaporkan ditangkap di wilayah Zaporizhzhia, Ukraina; tanggal penangkapannya tidak disebutkan dalam laporan.
Yvonne mengatakan KBRI meminta otoritas Ukraina memberikan akses kekonsuleran agar dapat mendalami dan memverifikasi informasi lebih lanjut. Ia juga menyatakan Kemlu akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan WNI tersebut.
Menurut laporan ANTARA, Yvonne menyatakan perlindungan terhadap WNI itu akan dilakukan sesuai hukum yang berlaku. Kemlu juga menyampaikan perhatian serius terhadap laporan WNI bergabung dengan tentara Rusia.
Laporan ANTARA mengutip informasi dari layanan bantuan dinas intelijen Ukraina, Hochu zhit, yang menyebut AS berusia 49 tahun dan berasal dari Blitar, Jawa Timur. Layanan tersebut menyatakan AS tiba di Moskow pada 22 Juli 2026 dan menandatangani kontrak yang disebut untuk proyek konstruksi.
Menurut informasi Hochu zhit yang diberitakan ANTARA, AS kemudian dibawa ke garis depan di Ukraina. Ia dilaporkan berusaha melarikan diri setelah tiba di wilayah Ukraina yang diduduki, tetapi gagal; setelah satuannya terkena serangan pesawat nirawak, ia disebut berkeliaran selama beberapa hari sebelum diamankan otoritas Ukraina.
ANTARA juga melaporkan bahwa Hochu zhit menyebut telah berlangsung pertemuan antara otoritas Ukraina dan Duta Besar RI untuk Ukraina, Arif Basalamah. Layanan itu menyatakan Ukraina setuju memberikan akses kekonsuleran kepada AS.
Kemlu mengimbau masyarakat memeriksa keabsahan tawaran kerja di luar negeri, terutama di negara yang terlibat konflik. Yvonne juga mengingatkan agar masyarakat menghindari tawaran dengan imbalan tidak wajar dan tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami.