
Sirkuit Mandalika Buka Kerja bagi Warga Lokal
20 menit yang lalu
Kemnaker menyatakan belum ada penetapan pengelola dana cadangan pesangon dan aturan teknisnya masih disusun.
Terbit · 1 min read

Pemerintah belum menunjuk badan yang bertanggung jawab mengelola dana cadangan pesangon, kata Kementerian Ketenagakerjaan. Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, membantah kabar bahwa pengusaha diwajibkan menyetorkan dana itu kepada Danantara.
Dalam keterangannya di Jakarta pada Minggu (15/11/2026), Indah mengatakan Kemnaker belum pernah menetapkan Danantara ataupun kementerian itu sendiri sebagai pengelola dana. Ia menyebut kabar kewajiban penyetoran kepada Danantara yang beredar di media sosial tidak benar.
Indah menjelaskan, ketentuan dana cadangan pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Karena aturan itu belum tersedia, rincian teknis kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final.
Penyusunan aturan pelaksanaan akan dimulai dengan penjaringan masukan melalui konsultasi publik. Proses itu direncanakan melibatkan pemangku kepentingan di bidang ketenagakerjaan.
Menurut Indah, pembahasan perlu menampung pandangan pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya. Ia mengatakan aturan perlu menjaga hak pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha.
Peraturan tersebut nantinya diharapkan mencakup tata cara pengelolaan, tata kelola, sumber dana, organisasi atau lembaga pengelola, serta pertanggungjawaban. Namun, belum ada penetapan resmi mengenai pihak yang akan menjalankan fungsi tersebut.
Kemnaker mengimbau pengusaha dan pekerja agar tidak langsung mempercayai atau menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi. Indah mengatakan perkembangan kebijakan akan diumumkan setelah pembahasan, perumusan, dan penetapan aturan pelaksanaan.