Kemnaker Siapkan Dana Cadangan Pesangon

Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan penunjukan lembaga pemerintah untuk mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP). Perusahaan wajib mulai mengalihkan dana pesangon kepada pengelola tersebut paling lambat Oktober 2027.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menyampaikan rencana itu dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 pada Jumat (13/11/2026).

Ketentuan DCP tercantum dalam Pasal 253 UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mewajibkan pengusaha menyediakan dana sebagai sumber pembayaran hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dana itu tidak disimpan oleh perusahaan, melainkan dititipkan kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk. Indah mengatakan kewajiban memperhitungkan potensi pesangon dimulai sejak pekerja tetap atau pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu mulai bekerja.

Indah menyebut skema tersebut ditujukan untuk membantu memastikan pekerja menerima hak dasar setelah PHK. Ia mengatakan pengaturan itu merupakan bagian dari perlindungan ketenagakerjaan sebelum, selama, dan setelah seseorang bekerja.

Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam bahan, DCP berlaku bagi hak PHK dengan alasan selain pekerja memasuki usia pensiun, apabila pekerja belum mengikuti program pensiun. Pemerintah menargetkan lembaga pengelola terbentuk setelah masa transisi paling lama satu tahun.

Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban menyediakan DCP. Bagi perusahaan menengah dan besar yang tidak memenuhi ketentuan, sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatasan usaha, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin.

UU tersebut juga mengatur sanksi pidana bagi perusahaan yang terbukti tidak membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, atau penggantian hak pekerja yang terkena PHK. Indah menyampaikan skema ini sebagai upaya mencegah pekerja kehilangan hak ketika perusahaan melakukan PHK.