
Polda Sulut dan Pemkot Bitung Perkuat Sinergi Kamtibmas
11 menit yang lalu
Kepala BGN Sudaryono sidak ke SPPG di Kota Jambi untuk memastikan keamanan pangan dan akuntabilitas anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Terbit · 2 min read

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menginspeksi mendadak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Jambi, Jumat (20/11/2026) dini hari, dengan lokasi dapur Telanai Pura Pematang Sulur 1. Sidak itu untuk memastikan keamanan pangan sekaligus akuntabilitas penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis.
Inspeksi tersebut juga mengecek ketertiban penerapan standar operasional prosedur di dapur SPPG. Sudaryono menegaskan keamanan pangan adalah fokus paling utama, sebelum persoalan gizi dibahas.
Menurutnya, pengelola dapur harus diberi tahu bila ada hal yang belum diketahui dan diingatkan bila ada yang terlupa. Ia menekankan keamanan pangan harus didahulukan sebelum urusan gizi, dan tidak boleh ada lagi orang yang sakit perut akibat makanan.
Sudaryono menjelaskan, inspeksi mendadak tidak mungkin menjangkau seluruh dapur di Indonesia. Karena itu BGN menyiapkan mekanisme pengawasan terstruktur, mulai dari penambahan tim, penempatan pengawas koki berpengalaman sebagai koordinator di tiap SPPG, pelatihan, hingga tim asistensi yang mendatangi dapur-dapur.
Dari evaluasi kasus yang ada, sejumlah kendala muncul karena SOP tidak dijalankan dengan benar, mulai dari pemilihan bahan baku sampai penyimpanan. Ia mencontohkan ayam yang dibeli murah karena kondisinya sudah tidak bagus, atau ayam yang sudah diproses tetapi disimpan di ruang terbuka sehingga rusak, padahal seharusnya di freezer.
BGN kini memfokuskan pembenahan pada tiga hal. Pertama, penguatan fungsi pengawasan, termasuk memperketat sertifikasi higiene dan sanitasi agar dapur yang belum memenuhi syarat tidak beroperasi. Kedua, peningkatan fungsi aduan, termasuk yang berkaitan dengan relasi mitra dan yayasan pengelola dapur. Ketiga, penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Ia menyebut survei menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung program MBG, tetapi sebagian masih kurang atau tidak setuju, antara lain karena catatan korupsi, pengadaan yang tidak jelas, akuntabilitas, dan keterbukaan laporan anggaran negara. Karena itu setiap dapur kini wajib menyusun laporan penggunaan dana harian (LPDH) agar penggunaan dana terpantau rinci dan transparan.
Keterlambatan pengisian dana di sejumlah dapur, kata Sudaryono, terjadi ketika laporan harian belum masuk atau jumlahnya tidak wajar, misalnya anggaran untuk sepuluh hari sudah habis dalam sepekan. Kewajiban administrasi itu membuat kepala dapur maupun akuntan lebih repot, namun ia menilai hal tersebut sebagai tuntutan masyarakat dan bagian dari masukan BPKP, BPK, serta aparat penegak hukum.
Mitra SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Novellia Dewi, menyatakan tidak terkejut dengan aturan yang berlaku dan berkomitmen mengikuti petunjuk teknis BGN. Menurutnya, penyesuaian operasional yang kembali pada nominal Rp3 ribu sudah dijalaninya sejak awal.
Sebagai yayasan di bawah naungan BGN, ia menilai kepatuhan terhadap ketentuan itu sebagai kewajiban yang harus dijalankan. Ia menegaskan komitmennya mengikuti aturan demi menyukseskan misi nasional program tersebut.