
Tata Bahas Karhutla dengan Menlu Singapura dan Malaysia
19 menit yang lalu
Kerja sama mencakup beasiswa, magang, pertukaran staf, pelatihan, dan integrasi teknologi cerdas.
Terbit · 1 min read

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra di Korea Selatan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) kelautan dan perikanan Indonesia. Kolaborasi itu mencakup pendidikan, pelatihan, teknologi, serta pengalaman magang dan bekerja di industri.
Kerja sama tersebut berlangsung dalam rangkaian kunjungan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP, I Nyoman Radiarta, ke Korea Selatan pada 4-9 November 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan keterangan mengenai kolaborasi itu di Jakarta pada Minggu (15/11/2026).
Trenggono menyatakan, kemitraan internasional diharapkan memperluas akses SDM Indonesia terhadap pembelajaran dan pengalaman kerja. Menurut dia, tenaga kerja perlu memiliki kemampuan teknis serta kompetensi profesional yang diakui secara internasional.
Salah satu mitra kerja sama ialah Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology (KIMFT). Bentuk kolaborasinya meliputi beasiswa, magang, pertukaran dosen dan staf, kegiatan akademik, lokakarya, seminar, dan pelatihan.
Kerja sama dengan KIMFT juga mencakup pengembangan Global Leader Talent. Trenggono mengatakan, peningkatan kompetensi diharapkan membuka peluang kerja global sekaligus mendukung kemajuan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
BPPSDM KP juga bermitra dengan The Global Leader Talent Development Support Center (K-GLSC) untuk mengembangkan SDM di bidang kelautan, perikanan, dan komoditas hilir strategis.
Kemitraan lain melibatkan BPPSDM KP, K-GLSC, Borna Energy, dan Globit Co., Ltd. Kolaborasi tersebut diarahkan pada pengembangan SDM kelautan dan perikanan serta integrasi teknologi cerdas.
Nyoman mengatakan kerja sama itu ditujukan untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja Indonesia yang terampil, memberdayakan masyarakat pesisir, dan memodernisasi ekosistem pendidikan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi KKP.