
Basuki Tinjau Proyek Pembangunan IKN
13 menit yang lalu
Penataan ruang laut diarahkan untuk mendukung investasi, penerimaan negara, dan berbagai kegiatan kelautan.
Terbit · 1 min read

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penerbitan 834 Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKRPL) pada 2026. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP, Kartika Listriana, menyebut percepatan itu ditujukan untuk mendorong investasi dan penerimaan negara bukan pajak.
Indonesia akan menjadi tuan rumah Global Marine Spatial Planning Conference & Expo 2026 di Bali pada 25–27 November 2026. KKP menginisiasi kegiatan tersebut untuk memperkuat tata ruang laut dan pengelolaannya.
Kartika menjelaskan, penataan ruang laut menyelaraskan beragam kegiatan di wilayah laut. Cakupannya antara lain program ekonomi biru, perikanan tangkap, sektor minyak dan gas, wisata bahari, serta pemasangan kabel bawah laut.
Penataan itu juga diarahkan untuk mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih. Keterangan tersebut disampaikan Kartika dalam wawancara yang berlangsung pada 19 November 2026.
Rencana tata ruang laut akan dimuat dalam peraturan pemerintah mengenai rencana tata ruang nasional. Perencanaan itu juga mencakup integrasi tata ruang di tingkat provinsi.
Konferensi dan pameran di Bali itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sinergi dengan para pemangku kepentingan. KKP mengaitkan kolaborasi tersebut dengan pengembangan potensi investasi dan pemanfaatan ruang laut Indonesia.
Penataan ruang laut, menurut Kartika, berperan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan untuk mendukung perekonomian nasional. Ia menghubungkannya dengan sasaran pertumbuhan ekonomi 8 persen.