
Arab Saudi Ganti Komandan Pasukan Koalisi di Yaman
8 menit yang lalu
Aturan itu mewajibkan produsen mengelola kemasan setelah produk digunakan dan menjadi bagian dari upaya ekonomi sirkular.
Terbit · 1 min read

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang kewajiban produsen mengelola sampah terbit pada Desember 2026. Aturan itu akan mewajibkan pelaku usaha menangani kembali kemasan produk yang telah digunakan.
Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati menyampaikan perkembangan penyusunan aturan tersebut di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 di Antalya, Turki, Selasa (17/11/2026).
Rosa mengatakan rancangan peraturan itu tengah memasuki tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Sebelumnya, KLH telah berunding dengan sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian.
Rancangan tersebut juga akan mengatur perusahaan yang bertanggung jawab mengelola kewajiban produsen. Menurut Rosa, tanggung jawab pelaku usaha tidak berhenti pada pembuatan barang, tetapi mencakup penarikan kembali kemasannya setelah dipakai.
Pemerintah juga berencana memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menggunakan persentase bahan pakai ulang lebih besar dalam kemasan produknya. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.
Pemerintah berkonsultasi dengan pelaku usaha mengenai penerapan aturan tersebut. Salah satu tujuan yang disampaikan adalah mendorong masyarakat memilah sampah dengan benar.
Rosa menilai perubahan kebiasaan perlu disertai ketersediaan fasilitas. Ia menyebut bank sampah sebagai salah satu sarana yang perlu dibangun agar sampah yang telah dipilah tidak tercampur kembali saat pengangkutan.