
Bawono: Loyalitas Jadi Pertimbangan Calon Wapres
16 menit yang lalu
Rapat dengan Baintelkam Polri membahas aturan penyadapan, termasuk prosedur dan perlindungan hak privasi warga.
Terbit · 1 min read

Komisi DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri untuk menghimpun masukan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.
Ketua Komisi DPR RI Habiburokhman menyampaikan keterangan itu di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Bahan tidak merinci waktu rapat dimulai.
Habiburokhman mengatakan perhatian masyarakat kembali tertuju pada isu penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang disebut melibatkan oknum aparat penegak hukum. Ia mengaitkan persoalan tersebut dengan tata kelola penyadapan oleh lembaga yang memiliki kewenangan itu.
Menurut Habiburokhman, penyadapan dapat digunakan untuk mendukung penegakan hukum dan keamanan, termasuk mencegah serta mendeteksi kejahatan. Namun, kewenangan tersebut perlu dibatasi karena penyalahgunaannya dapat mengusik privasi masyarakat.
Ia menyebut penyadapan berkaitan dengan hak konstitusional dan hak privasi yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. Habiburokhman juga merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 mengenai hak privasi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi.
Ketua Komisi DPR itu menjelaskan bahwa ketentuan penyadapan tersebar di sejumlah undang-undang, antara lain KUHAP serta aturan mengenai KPK, intelijen, Polri, kejaksaan, dan narkotika. Menurut dia, aturan tersebut memiliki prosedur berbeda-beda, termasuk mengenai izin pengadilan dan jangka waktu penyadapan.
Habiburokhman menilai belum ada mekanisme yang tegas dan seragam untuk membatasi kewenangan serta melindungi data dan informasi pribadi. Ia mengatakan aturan khusus diperlukan agar penyadapan dan perekaman memiliki syarat serta tata cara yang jelas.
Ia berharap pengaturan itu membuat pelaksanaan penyadapan lebih profesional, akuntabel, dan tidak diskriminatif, sekaligus mendukung penegakan hukum serta melindungi hak warga negara. Habiburokhman mengatakan pihaknya tidak ingin penyadapan di luar hukum kembali mengancam keamanan negara maupun hak asasi.