
DBL Academy Gelar Kejuaraan untuk 350 Pebasket Muda
10 menit yang lalu
Penyelesaian laporan tim perumus dan sinkronisasi menuntaskan pembahasan RUU di tingkat panitia kerja.
Terbit · 1 min read

Komisi DPR RI menyetujui laporan tim perumus dan tim sinkronisasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ketua Komisi DPR RI Habiburokhman menanyakan persetujuan atas laporan kedua tim kepada anggota yang hadir.
Habiburokhman menyampaikan bahwa pimpinan menerima pendapat anggota Panitia Kerja. Setelah persetujuan diberikan, seluruh rangkaian pembahasan RUU di tingkat panitia kerja dinyatakan selesai.
Tahap berikutnya adalah rapat kerja untuk mengambil keputusan tingkat pertama. Habiburokhman mengatakan keputusan itu dijadwalkan pada pukul 13.00 WIB pada hari yang sama sebelum RUU dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Wakil Ketua Panja Komisi DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan tim perumus dan tim sinkronisasi telah menyelesaikan tugas yang diberikan panitia kerja, termasuk memperbaiki redaksi naskah.
Kedua tim juga menyelaraskan pasal, rujukan antar pasal, ketentuan terkait, serta isi pasal berdasarkan hasil pembahasan. Penyelarasan dilakukan agar ketentuan tidak saling bertentangan atau menimbulkan perbedaan penafsiran.
Soedeson menambahkan tim juga memeriksa bagian penjelasan RUU untuk disesuaikan dengan hasil pembahasan panitia kerja. Laporan yang disetujui menjadi penanda rampungnya pekerjaan kedua tim pada tahap tersebut.