
Arab Saudi Ganti Komandan Pasukan Koalisi di Yaman
8 menit yang lalu
DPR membahas penggunaan NIK sebagai identitas tunggal dan verifikasi digital dalam revisi RUU Adminduk.
Terbit · 1 min read

Komisi II DPR menyoroti permintaan fotokopi KTP dalam layanan administrasi, termasuk perbankan, saat membahas revisi Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk). Pembahasan itu mengangkat pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi digital.
Rapat kerja Komisi II berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan persoalan tersebut dalam rapat.
Rifqinizamy mengatakan seorang anggota komisi bercerita bahwa bank masih meminta fotokopi KTP meski data kependudukan telah tersedia di Dukcapil. Ia menilai perekaman wajah dan sidik jari yang dikaitkan dengan NIK semestinya dapat mendukung integrasi layanan publik.
Ketua Panitia Kerja RUU Adminduk Aria Bima mengatakan NIK dapat menjadi dasar penerapan nomor identitas tunggal atau SIN. Konsep itu sedang dibahas Komisi II bersama pemerintah untuk dimasukkan dalam rancangan undang-undang.
Aria menyebut, jika kebijakan SIN berlaku, instansi pemerintah maupun pihak swasta tidak lagi meminta fotokopi dokumen pribadi untuk proses administrasi penduduk. Proses verifikasi, menurut dia, perlu dilakukan secara digital.
“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” kata Aria Bima.
Pokok revisi lain yang dibahas mencakup kewajiban pemerintah menyediakan layanan tanpa menunggu penduduk datang, integrasi dan perlindungan data, serta penggunaan identitas kependudukan digital. Rancangan itu juga memuat pengawasan, mekanisme pengaduan, pendanaan layanan, dan sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban integrasi data.