
IEA: Pasar Global Kehilangan 2,8 Miliar Barel Minyak
21 menit yang lalu
Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum memperbanyak Posbankum aktif, memperkuat paralegal, dan memperluas akses bantuan hukum.
Terbit · 2 min read

Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum memperkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan. Penguatan itu mencakup penambahan jumlah pos yang aktif, peningkatan kompetensi paralegal, dan dukungan honorarium agar bantuan hukum lebih mudah dijangkau masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dalam rapat bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kamis (19/11/2026), yang dipantau secara daring dari Jakarta. Rapat itu membahas upaya memperbaiki kualitas pelayanan hukum sampai ke tingkat desa dan kelurahan. "Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk mengoptimalkan keberadaan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan melalui peningkatan jumlah Posbankum aktif, penguatan kompetensi, dan dukungan honorarium bagi paralegal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi masyarakat," kata Willy dalam rapat tersebut.
Selain Posbankum, Komisi XIII meminta Kementerian Hukum memasukkan mata pelajaran Pengantar Ilmu Hukum ke dalam kurikulum sekolah menengah atas dan sederajat. Langkah itu dinilai penting agar pemahaman hukum tumbuh sejak dini, termasuk soal hak, kewajiban, dan aturan yang berlaku di masyarakat.
Komisi XIII juga mengapresiasi capaian Kementerian Hukum sepanjang 2026, antara lain percepatan pelayanan hukum, transformasi digital, dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang melewati target. Apresiasi itu disertai dorongan agar layanan hukum terus diperbaiki dan akses masyarakat semakin kuat.
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan 83.960 Posbankum telah terbentuk di seluruh Indonesia dan menangani 249.820 kasus, baik berupa konsultasi maupun penyelesaian perkara. Menurut dia, Posbankum menjadi sarana masyarakat menyelesaikan persoalan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif.
"Dan sampai dengan saat ini sudah 249.820 kasus yang masuk, entah itu sifatnya konsultasi ataupun juga menyelesaikan kasusnya, dan ini kalau berlanjut terus ke pengadilan, ini luar biasa biaya yang harus dikeluarkan oleh negara," kata Supratman. Ia menilai penyelesaian lewat Posbankum meringankan beban aparatur penegak hukum sekaligus menekan biaya yang harus ditanggung negara.
Supratman menyebut masyarakat dan pemerintah desa sebagai basis utama pengembangan Posbankum karena aparatur desa selama ini sudah terbiasa menyelesaikan persoalan warga. "Jadi ini sebenarnya kita desain karena sesuatu yang sudah tumbuh di masyarakat dan sudah dilakukan oleh aparatur pemerintah terkecil kita, terutama kepala desa yang setiap hari menyelesaikan kasus sebenarnya. Itu dasarnya kami membangun ini," ujarnya.
Menurut Supratman, pelatihan paralegal akan digelar Badan Pembinaan Hukum Nasional bersama organisasi bantuan hukum yang sudah mendapat sokongan negara. Jumlah organisasi semacam itu kini 777 dan ditargetkan bertambah menjadi 1.000 pada 2027.
Posbankum juga akan terhubung dengan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Badan Narkotika Nasional melalui program P4GN, dan Kejaksaan melalui program Jaga Desa. Menurut Supratman, tujuan utamanya bukan hanya aspek hukum, melainkan aspek sosial, termasuk menjadi ruang mediasi konflik antarkampung seperti yang lazim diselesaikan secara adat di Papua.