
Jeremy Latcham Pimpin DC Studios
23 menit yang lalu
Kerja sama mencakup pemetaan calon pekerja migran, pelatihan, migrasi aman, dan pelindungan hukum.
Terbit · 2 min read

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menandatangani nota kesepahaman untuk memetakan potensi tenaga kerja dan memperluas akses kerja luar negeri yang prosedural bagi calon pekerja migran Indonesia. Menurut laporan ANTARA, penandatanganan dilakukan di Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengatakan kerja sama itu bertujuan memperkuat kualitas sumber daya manusia dan pelindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir. Ia menyebut kolaborasi tersebut sebagai upaya membangun ekosistem pelindungan yang menyeluruh.
Pemerintah berupaya meningkatkan jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal dengan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja global. Salah satu upayanya adalah program SMK Go Global, yang ditujukan untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran terampil dan berkompetensi global selama periode 2026-2029.
Menurut laporan yang sama, pelatihan dalam program tersebut dirancang mengikuti kebutuhan pasar kerja internasional, baik berdasarkan permintaan pemberi kerja maupun tren penempatan pekerja migran.
Presidium KAHMI Zulfikar Arse Sadikin menyatakan organisasinya siap mendukung kerja sama dengan mengoptimalkan jaringan dan sumber daya manusia yang dimiliki. “Kami memiliki banyak sumber daya yang bisa digunakan. Karena dipercaya untuk ikut berperan, kami siap melaksanakan apa yang nantinya menjadi ruang lingkup dalam MoU ini,” kata Zulfikar.
Nota kesepahaman itu mencakup lima ruang lingkup kerja sama. Di antaranya pemetaan potensi tenaga kerja dan penjaringan calon pekerja migran, pelatihan vokasi, pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja migran beserta keluarganya, sosialisasi peluang kerja dan migrasi aman, serta pendampingan dan pelindungan hukum.
KP2MI akan menyediakan informasi lowongan kerja resmi, standar kompetensi, dan data acuan, serta mengoordinasikan fasilitasi pelindungan dan advokasi. KAHMI akan mengoptimalkan jaringan organisasi di daerah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, praktisi hukum, dan jejaring pemberdayaan ekonomi.
Kerja sama tersebut menindaklanjuti audiensi KP2MI dan KAHMI pada 19 Oktober 2026. Kedua pihak akan menyusun perjanjian teknis antarunit dan berkoordinasi secara berkala; Mukhtarudin berharap kesepakatan itu berlanjut menjadi program yang bermanfaat bagi calon pekerja migran dan keluarga mereka.