
Polri dan Bakom Perkuat Kerja Sama Informasi
11 menit yang lalu
Hindun Anisah menilai status perkawinan tak semestinya menentukan hak pilih. Titi Anggraini mengusulkan batas usia pemilih menjadi 18 tahun.
Terbit · 1 min read

Hindun Anisah, Ketua Presidium Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), meminta frasa tentang status sudah atau pernah kawin dikeluarkan dari kriteria pemilih dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Hindun menyampaikan usulan itu saat Panitia Kerja Penyusunan RUU Pemilu menggelar rapat dengar pendapat umum di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Ia menilai status perkawinan tidak seharusnya menjadi dasar penentuan hak pilih.
Ia menyoroti perempuan yang menikah sebelum usia 19 tahun melalui dispensasi perkawinan. Menurut Hindun, perkawinan dalam keadaan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk memberikan hak pilih kepada orang yang belum memenuhi batas usia pemilih.
Hindun memberi contoh perkawinan melalui dispensasi pada usia 14 atau 15 tahun. Ia meminta frasa yang memasukkan orang yang sudah atau pernah kawin sebagai kriteria pemilih dihapus dari ketentuan tersebut.
Dalam rapat yang sama, pengajar Hukum Pemilihan Umum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengusulkan batas minimal usia pemilih dinaikkan dari 17 menjadi 18 tahun.
Titi, yang mewakili gerakan Maju Perempuan Indonesia, menyebut usulannya mempertimbangkan batas usia anak dan praktik di berbagai negara. Ia menyatakan 86 persen usia memilih di dunia adalah 18 tahun.
Titi juga menyebut tujuh negara masih menetapkan usia memilih 17 tahun. Ia mengusulkan usia pemilih ditetapkan 18 tahun pada hari pemungutan suara.
Saat ini, Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan pemilih sebagai warga negara Indonesia yang berusia sekurang-kurangnya 17 tahun pada hari pemungutan suara atau sudah kawin maupun pernah kawin. Usulan Hindun dan Titi disampaikan dalam pembahasan penyusunan revisi undang-undang tersebut.