
Oppo Rilis Find X10 di Indonesia
8 menit yang lalu
KSP memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk mengawal program prioritas nasional, termasuk deteksi dini kendala di lapangan.
Terbit · 2 min read

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menyatakan Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat peran sebagai lokomotif pengawalan program prioritas nasional. Penguatan itu mencakup kerja sama antarkementerian dan lembaga, pengawasan jalannya program, serta penemuan awal berbagai hambatan di lapangan.
Ariyo menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Keterangan mengenai RDP itu diterima di Jakarta pada Jumat (20/11/2026).
Dalam forum itu, Ariyo menegaskan KSP harus berani tampil dan menjadi lokomotif pengawalan program prioritas nasional. Pembahasan berfokus pada dukungan kelembagaan dan sinkronisasi kebijakan untuk menindaklanjuti program prioritas Presiden dalam mendukung Asta Cita.
Ariyo menjelaskan pengawalan dijalankan lewat mekanisme terstruktur, dimulai dari koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan kementerian terkait untuk memilih program yang membutuhkan pengawalan strategis.
Pemantauan berjalan lewat Sistem Monitoring dan Evaluasi (Sismonev), pengecekan langsung di lapangan, rapat koordinasi, serta forum diskusi kelompok. Pertemuan dengan kementerian dan lembaga terkait juga dipakai untuk memantau pelaksanaan program.
Menurut Ariyo, pengawalan tidak sekadar memantau pelaksanaan program, tetapi juga mendorong penyelesaian hambatan melalui koordinasi yang proaktif. Ia menyatakan KSP akan meningkatkan komunikasi dan bersikap proaktif terhadap kementerian yang menjadi mitra kerja.
Anggota Komisi XIII DPR RI menyampaikan sejumlah masukan, antara lain penguatan fungsi strategis KSP dalam pengendalian program prioritas Presiden dan deteksi dini isu strategis di lapangan. Masukan lain menyoroti sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, serta keamanan informasi.
DPR juga menekankan pentingnya koordinasi antara KSP dan Badan Komunikasi Pemerintah agar informasi kebijakan pemerintah sampai kepada masyarakat. KSP menilai seluruh masukan itu sebagai modal untuk membuat pengawalan program prioritas nasional lebih efektif dan sinergi antarinstansi lebih rapat.
Penguatan koordinasi dan pembagian peran antarlembaga diharapkan menopang pelaksanaan kebijakan yang lebih terpadu, tanggap, dan berorientasi pada hasil yang berguna bagi masyarakat. Di luar pengawalan program prioritas, KSP menjalankan program KSP Mendekat untuk menangani aspirasi dan aduan masyarakat; hingga November 2026 tercatat 596 aduan, dengan 169 sudah ditindaklanjuti dan 427 masih dalam proses, mencakup persoalan pertanahan dan agraria, audiensi, aspirasi masyarakat, hingga surat resmi.