
Polisi Ungkap Pemicu Tawuran di Cakung
18 menit yang lalu
LKSP meminta pemerintah menyiapkan aturan pelaksana dan memperkuat koordinasi pemulihan aset.
Terbit · 1 min read

Pemerintah diminta Lembaga Kajian Strategi Pembangunan Pemerintah (LKSP) segera menyusun peraturan untuk melaksanakan Undang-Undang Perampasan Aset. Dorongan itu muncul setelah DPR menyetujui undang-undang tersebut.
DPR menyetujui regulasi itu pada 19 November 2026. Dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (20/11/2026), Direktur LKSP Doddy D. Nugroho menyebut pengesahannya sebagai momentum penting pemberantasan korupsi.
Doddy mengatakan masyarakat telah menanti sekitar 18 tahun kehadiran instrumen hukum untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Ia menilai pemidanaan pelaku perlu disertai penelusuran dan pemulihan kekayaan melalui mekanisme hukum yang sah.
Menurut Doddy, aset negara yang dikorupsi merupakan hak masyarakat. Ia menyebut aset tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat.
LKSP merekomendasikan percepatan penyusunan aturan pelaksanaan, termasuk pembentukan badan pengelola dan badan pengawas aset. Lembaga itu menyatakan pembentukan kedua badan tersebut diamanatkan dalam undang-undang.
Doddy juga meminta koordinasi KPK, Kejaksaan, Kepolisian, PPATK, dan lembaga terkait diperkuat. Koordinasi itu dinilai perlu agar penelusuran, pengamanan, perampasan, dan pengelolaan aset berjalan efektif.
LKSP menekankan perlunya pengawasan independen dan pelaporan terbuka mengenai aset hasil pemulihan. Lembaga itu juga meminta jaminan hukum bagi masyarakat maupun pihak ketiga yang beriktikad baik. Doddy mengatakan kewenangan perampasan harus dijalankan dengan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan untuk mencegah penyalahgunaan.
Doddy mengapresiasi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad atas perannya mengawal pembahasan hingga pengambilan keputusan tingkat I sebelum persetujuan paripurna. Ia menilai proses tersebut menunjukkan pentingnya kepemimpinan politik untuk membangun komunikasi dan menyatukan berbagai kepentingan.