
Pertamina Gandeng Mandiri dan BNI
15 menit yang lalu
Percepatan penetapan kelayakan kesehatan dinilai penting agar pelunasan berjalan lancar dan kuota haji 2027 terserap.
Terbit · 1 min read

Percepatan penetapan istithaah kesehatan calon jemaah haji diminta oleh Marwan Dasopang, Ketua Komisi VIII DPR RI, kepada Kementerian Haji dan Umrah. Ia mengatakan percepatan diperlukan untuk mengantisipasi kuota keberangkatan haji 2027 yang tidak terpakai.
Marwan menyampaikan permintaan itu di sela kunjungannya ke Makassar, Sabtu (21/11/2026). Ia mengatakan calon jemaah memerlukan kepastian kelayakan kesehatan agar memiliki cukup waktu untuk melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
Pemenuhan istithaah kesehatan merupakan salah satu syarat wajib sebelum calon jemaah dapat melunasi Bipih. Marwan menjelaskan, istithaah mencakup kemampuan menjalankan ibadah haji dari segi kesehatan fisik dan mental, keuangan, transportasi, waktu, serta keamanan.
Marwan mengatakan DPR telah memperoleh gambaran tentang sejumlah kendala dalam penetapan istithaah kesehatan. Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah memperkuat koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi hambatan tersebut.
Ia menegaskan persyaratan kesehatan tetap harus mengikuti ketentuan Pemerintah Arab Saudi. Namun, ketentuan yang masih dapat didiskusikan perlu dibahas agar tidak menghalangi calon jemaah yang sebenarnya memenuhi syarat.
DPR juga menyoroti potensi kuota haji provinsi tidak terserap optimal akibat keterlambatan pemeriksaan dan persoalan administrasi. Marwan mengatakan calon jemaah yang sudah masuk alokasi kuota seharusnya mendapat kesempatan mempersiapkan keberangkatan.
Untuk musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah telah merencanakan pelunasan Bipih dalam dua tahap. Pelunasan tahap pertama berakhir pada 10 Desember 2026. Jika kuota masih tersisa, tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada 16–31 Desember 2026.
Marwan berharap kedua tahap itu dimanfaatkan agar kuota terisi oleh calon jemaah yang memenuhi syarat. Ia juga menyoroti keterbatasan akses pemeriksaan bagi calon jemaah di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, termasuk akibat kondisi geografis dan fasilitas kesehatan yang terbatas.
Untuk memperluas layanan, Marwan mendorong kerja sama lintas kementerian dan lembaga serta dukungan pemerintah daerah. Ia meminta Pusat Kesehatan Haji memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota, terutama untuk menjangkau wilayah yang aksesnya terbatas.