
Astra Raih Penghargaan atas Program Desa Sejahtera
18 menit yang lalu
Data penerima BSU masih difinalisasi; komposisinya belum dipastikan dan akan divalidasi kembali.
Terbit · 1 min read

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan data calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV 2026 masih dalam proses verifikasi. Menurut laporan ANTARA, bantuan itu ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.
Yassierli menyampaikan hal tersebut saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia mengatakan data masih dalam tahap finalisasi di Kementerian Keuangan.
Karena proses tersebut belum selesai, pemerintah belum dapat memastikan komposisi kelompok masyarakat yang akan menerima BSU, termasuk apakah penerimanya mencakup kelas menengah.
“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli.
Setelah pendataan di Kementerian Keuangan rampung, Kementerian Ketenagakerjaan akan memvalidasi dan memverifikasi kembali data calon penerima. Kemnaker juga akan memutakhirkan dan membersihkan data yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Menurut laporan yang sama, pekerja yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Total bantuan Rp900.000 itu dibayarkan sekaligus, dengan penyaluran diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.
Calon penerima harus warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Upah mereka paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan batas yang menyesuaikan upah minimum daerah dalam kondisi yang ditetapkan aturan.
Upah acuan adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan, terdiri atas gaji pokok serta tunjangan tetap. BSU tidak diberikan kepada ASN, anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif; pekerja yang tidak menerima Program Keluarga Harapan pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran menjadi kelompok prioritas.