Mensos Sebut Sejumlah Guru dan Kepala Sekolah Dipecat

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan sejumlah kepala sekolah dan guru di Sekolah Rakyat diberhentikan karena pelanggaran berat. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu setelah memimpin pelantikan 2.394 guru baru Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terpadu 4 Jakarta, Kamis (12/11/2026) petang.

Saifullah mengatakan pelanggaran yang dimaksud meliputi perundungan, kekerasan seksual dan fisik, serta intoleransi. Ia tidak menyebutkan nama maupun lokasi sekolah para kepala sekolah dan guru tersebut.

Dalam keterangannya kepada ANTARA, Saifullah menyebut beberapa orang terindikasi melakukan pelanggaran itu. Ia mengatakan dua di antaranya merupakan kepala sekolah, sementara yang lain adalah guru.

Saifullah menyatakan pemberhentian dilakukan langsung tanpa surat peringatan apabila bukti dinilai cukup. Ia mengatakan, “Nggak ada, langsung kita berhentikan. Ada cukup bukti, langsung kita berhentikan,” sebagaimana dikutip ANTARA.

Untuk persoalan yang melibatkan siswa, Saifullah mengatakan pendekatan yang diterapkan berbeda, dengan mengutamakan rehabilitasi dan mitigasi sesuai prosedur bagi anak di bawah umur. Menurut laporan yang sama, ia menyebut Sekolah Rakyat menggunakan pendekatan edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan yang berfokus pada keterampilan vokasi.

Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang ditujukan untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni Desil 1–4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.

Berdasarkan data Kementerian Sosial yang dikutip ANTARA, sebanyak 182 titik Sekolah Rakyat, baik rintisan maupun terintegrasi, telah beroperasi. Fasilitas tersebut menampung 44 ribu siswa jenjang SD, SMP, dan SMA, serta didukung ribuan guru, wali asrama, dan wali asuh.

Kementerian Sosial mencatat 100 Sekolah Rakyat telah memiliki gedung permanen. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah permanen hingga 2029.