
Imigrasi Blitar: WNI di Ukraina Warga Jember
18 menit yang lalu
Pemerintah mempertahankan aturan platform digital dan mendorong kebijakan untuk melindungi pers di tengah perubahan ekosistem informasi.
Terbit · 1 min read

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mendorong perlindungan industri pers nasional melalui kebijakan dan kerja sama antarmedia. Upaya itu, menurut Meutya, diperlukan untuk menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas di tengah dominasi platform digital.
Meutya menyampaikan hal tersebut saat peluncuran media Swara Indonesia Raya di Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia mengatakan pemerintah berupaya mempertahankan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 yang mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.
Meutya menyebut aturan yang dikenal sebagai Hak Penerbit itu menjadi salah satu instrumen perlindungan ekosistem pers. Pemerintah juga mendorong pembahasan kebijakan terkait perusahaan teknologi besar di DPR.
Menurut Meutya, pembahasan kebijakan tersebut baru berlangsung dalam satu atau dua rapat dan menghadapi tantangan dari perusahaan teknologi global. Ia mengatakan pemerintah tetap perlu berupaya melindungi media dan kegiatan jurnalistik.
Meutya menilai ruang redaksi perlu tetap memiliki kendali atas informasi yang disampaikan kepada masyarakat, alih-alih menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada algoritma perusahaan teknologi. Ia mengatakan distribusi informasi perlu memperhatikan kepentingan publik, nilai kemanusiaan, budaya masyarakat, serta hukum nasional.
Ia juga menilai kecerdasan artifisial belum sepenuhnya dapat menggantikan penilaian manusia terhadap dampak pemberitaan. Pergeseran konsumsi informasi ke media sosial, menurut Meutya, tidak serta-merta menutup peluang bagi media konvensional untuk berkembang.
Meutya menyebut kehadiran Swara Indonesia Raya sebagai tanda bahwa pelaku pers masih melihat peluang di tengah tantangan keberlanjutan bisnis media. Ia juga mengatakan pembangunan konektivitas digital perlu diiringi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perlindungan masyarakat, termasuk anak-anak.
Meutya menyebut 98,5 persen penduduk Indonesia telah terhubung dengan jaringan konektivitas. Ia mengingatkan bahwa perluasan akses digital harus berjalan bersama perlindungan masyarakat dari kejahatan siber.