
Rupiah Dibuka Rp18.240 per Dolar AS
19 menit yang lalu
RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik disiapkan untuk mengatur pemusatan dan integrasi kewenangan pengadaan.
Terbit · 1 min read

Misbakhun dari Komisi XI DPR menyatakan LKPP akan menjadi Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden. Perubahan kelembagaan itu akan ditindaklanjuti melalui RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi Badan Legislasi DPR mengenai usulan RUU Prioritas Program Legislasi Nasional 2027 di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Misbakhun mengatakan Presiden telah mengarahkan agar sebagian pengadaan barang dan jasa dipusatkan. Selama ini, menurut dia, kementerian dan lembaga menjalankan pengadaan secara terpisah.
Ia menilai pengaturan melalui undang-undang diperlukan karena kebijakan pemusatan akan mengintegrasikan kewenangan yang selama ini tersebar di kementerian dan lembaga.
Komisi XI telah menugaskan Badan Keahlian Dewan menyusun naskah akademik RUU tersebut. Misbakhun menyebut Komisi XI juga telah mengadakan audiensi dengan LKPP pada 29 Oktober 2026.
Persoalan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU mencakup pengadaan yang terfragmentasi, ketergantungan pada rantai pasok, serta landasan hukum yang dinilai belum memadai.
Misbakhun juga menyebut penyelesaian sengketa belum optimal dan agenda sosial, politik, serta lingkungan belum cukup kuat dalam pengadaan.
Pokok bahasan RUU, menurut Misbakhun, meliputi integrasi pasar pengadaan, pemakaian produk dalam negeri dan TKDN, serta peningkatan peran UMKM dan koperasi. RUU itu juga akan mengatur transformasi digital, penyelesaian sengketa, dan kelembagaan.