
Yaqut Tak Menyesal soal Kuota Haji
12 menit yang lalu
Perbedaan tafsir tenggat pengusulan calon memunculkan pertanyaan mengenai jadwal sidang MPR.
Terbit · 1 min read

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan sidang paripurna untuk memilih dan melantik wakil presiden baru. Jadwal itu memunculkan perbedaan tafsir mengenai batas waktu Presiden Prabowo Subianto mengusulkan dua nama calon.
Sidang tersebut ditetapkan berlangsung pada Rabu (9/12/2026). Dua calon yang diajukan Presiden akan menjadi kandidat pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Tata Tertib MPR dalam Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 136 ayat (1), mengatur pengusulan dua calon beserta kelengkapan persyaratan oleh Presiden kepada pimpinan MPR paling lama 14 hari sebelum sidang paripurna.
Ketua Tim Ad Hoc MPR Bambang Wuryanto mengatakan Presiden kemungkinan besar akan mengirimkan dua nama pada Rabu (25/11/2026). Ia menyampaikan hal itu di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Kemungkinan terbesar jamnya belum ditetapkan, Pak Presiden akan mengirimkan dua nama pada hari Rabu tanggal 25 November. Jam belum dikatakan,” kata Bambang.
Sementara itu, pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai tenggat 14 hari tersebut merujuk pada hari kerja, bukan hari kalender. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Tata Tertib MPR.
Dalam unggahan Instagram pada Jumat (20/11/2026), Mahfud menyatakan bahwa dengan perhitungan hari kerja, usulan seharusnya diserahkan paling lambat Kamis (19/11/2026). Menurut dia, sidang pada 9 Desember 2026 berpotensi tidak sah jika usulan belum disampaikan hingga batas tersebut.
Mahfud menyarankan agar sidang diundur menjadi 14 hari kerja setelah MPR menerima dua nama calon dari Presiden. Ia menilai penundaan diperlukan agar ketentuan dalam UUD, UU MD3, dan Tata Tertib MPR selaras.