
KKP Verifikasi Tujuh Lokasi KNMP di Cirebon
13 menit yang lalu
Akademisi dan Gubernur Bali menyampaikan pandangan tentang aturan pemilu dan kewenangan daerah.
Terbit · 2 min read

Panitia Kerja Komisi II DPR RI menggali masukan dari akademisi dan pemerintah daerah di Bali sebagai bahan penyusunan perubahan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Masukan itu ditujukan untuk memperbaiki kualitas demokrasi pada Pemilu 2029.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI Aria Bima menyampaikan di Denpasar, Bali, Jumat (20/11/2026), bahwa pihaknya ingin memperoleh data dan persoalan dari kalangan akademisi. Ia berharap akademisi dapat memberikan kritik secara netral dan jujur.
Aria, yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR, mengatakan kunjungan ke Bali merupakan langkah awal sebelum para pakar dari sejumlah daerah diundang ke Jakarta. Masukan mereka diharapkan memperkuat perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan mencegah celah gugatan uji materi.
Evaluasi Pemilu 2024, menurut DPR, menunjukkan perlunya pembenahan aturan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu yang berintegritas. Pengawasan partisipatif juga perlu diperkuat karena jumlah pengawas di tingkat desa dan kelurahan terbatas.
DPR turut menyoroti kolaborasi lembaga negara dengan generasi muda melalui teknologi digital untuk meningkatkan indeks demokrasi pada Pemilu 2029. Aria menilai pemanfaatan ruang digital dapat membantu pengawasan terhadap penyelenggara, partai politik, dan masyarakat.
Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana I Ketut Putra Erawan menilai pemisahan bertahap jadwal pemilu pusat dan daerah berpotensi mencegah oligarki serta menjaga mekanisme saling kontrol. Namun, ia menilai pemisahan itu perlu disertai pengembalian kewenangan dan kapasitas fiskal kepada daerah agar pelayanan publik tidak terputus.
Putra Erawan juga mengingatkan pentingnya kesiapan anggaran, waktu pendidikan pemilih, dan penyelarasan aturan hubungan pusat dan daerah. Ia menilai penghapusan ambang batas pencalonan presiden berisiko tidak selaras dengan amanat konstitusi mengenai pemilihan dua putaran.
Untuk memperkuat DPD, Putra Erawan mengusulkan daerah pemilihan berbasis wilayah agar wakil memiliki tanggung jawab yang jelas terhadap aspirasi wilayah tertentu di Bali. Usulan itu juga dimaksudkan untuk mencegah ketimpangan legitimasi suara antarcalon terpilih.
Gubernur Bali Wayan Koster meminta aturan nasional tidak menyeragamkan kebutuhan daerah dan memberi kelonggaran bagi pengembangan, perlindungan, serta pemberdayaan lokal sesuai prinsip otonomi asimetris. Ia juga meminta pemerintah pusat dan DPR mengupayakan pemulihan dana transfer dan bagi hasil untuk daerah yang turun tajam.