
Citi Proyeksikan Ekonomi Tumbuh 5,1-5,2 Persen
18 menit yang lalu
Data peserta didik akan menjadi acuan validasi, sementara pemerintah membahas efisiensi dan pengawasan program.
Terbit · 1 min read

Pemerintah memperbarui data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Pembaruan itu ditujukan untuk memperbaiki ketepatan sasaran dan akuntabilitas program.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membahas pembenahan tersebut bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 18 November 2026. Pertemuan itu juga membahas jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
BGN telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 bagi 26.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang melayani 58.374.945 penerima manfaat. Untuk SPS 3, data terbaru dari Kemendikdasmen dan Kemenag akan dipakai dalam validasi penerima dari kelompok peserta didik.
Sementara itu, SPS 4 akan menetapkan penerima dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita berdasarkan data nama dan alamat yang telah divalidasi. Pemerintah menyatakan pembaruan tersebut dimaksudkan agar bantuan menjangkau kelompok yang sesuai dan pelaksanaannya bertumpu pada data terverifikasi.
Pemerintah berupaya mempercepat kesiapan layanan SPPG, termasuk di daerah 3T dan kawasan aglomerasi. BGN telah mengaktifkan 2.413 SPPG dalam tiga tahap; 31 di antaranya siap beroperasi, sedangkan unit lainnya masih memerlukan perbaikan sarana dan prasarana.
Rencana peresmian SPPG yang siap beroperasi pada pekan kedua Desember turut dibahas. Zulkifli mendorong pencegahan keracunan makanan, penghematan anggaran, serta penindakan atas pelanggaran tata kelola.
Zulkifli mengatakan transformasi MBG 2.0 mencakup efisiensi anggaran sebesar 44 triliun dari anggaran BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, dan rekening virtual ganda. Ia menyebut dana hasil efisiensi harus dikembalikan ke kas negara dan SPPG diwajibkan melaporkan penggunaan dana setiap hari.
Ia menyatakan pencairan dana SPPG yang tidak menyampaikan laporan penggunaan harian akan dihentikan untuk menjaga transparansi. Pembahasan lain mencakup penertiban percaloan, penguatan keamanan pangan, evaluasi penyajian prasmanan di sekolah, serta inspeksi kelayakan SPPG dan pemantauan berbantuan kecerdasan buatan yang terhubung dengan kamera pengawas.