
Persib Siap Hadapi Bali United
18 menit yang lalu
Asosiasi meminta tata kelola dibenahi dan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat daerah penghasil.
Terbit · 1 min read

Asosiasi Penambang Morowali mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto agar negara menikmati 70 persen hasil pertambangan. Asosiasi menilai rencana itu perlu disertai pembenahan tata kelola sektor tambang.
Ketua Asosiasi Penambang Morowali Syahnil Umar menyampaikan pandangan tersebut saat dihubungi dari Palu, Sabtu (21/11/2026). Ia meminta pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara transparan, adil, dan bertanggung jawab, serta memberi manfaat kepada masyarakat, terutama di daerah penghasil tambang.
Syahnil mengatakan reformasi tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara. Persoalan yang perlu dibenahi juga mencakup perizinan, pengawasan, tanggung jawab lingkungan, dan pembagian manfaat ekonomi.
Ia menilai perbaikan perizinan dan pengawasan diperlukan untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan, tumpang tindih aturan, korupsi, dan potensi kebocoran penerimaan negara. Pemerintah juga diminta memperkuat pengawasan atas kewajiban reklamasi, kegiatan pascatambang, dan pemulihan lingkungan.
Menurut Syahnil, perusahaan tidak seharusnya memperoleh keuntungan dari pemanfaatan mineral sementara dampak kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat dan pemerintah. Asosiasi juga mendorong evaluasi mekanisme penerimaan negara dari pertambangan agar manfaat ekonominya lebih adil.
Syahnil mengatakan skema pembagian hasil harus disusun melalui perhitungan ekonomi yang transparan dan terukur serta memiliki landasan hukum yang kuat. Keberlanjutan investasi dan kelayakan operasional perusahaan pun perlu diperhatikan.
Ia meminta reformasi memberi kepastian usaha kepada operator tambang nasional, perusahaan jasa pertambangan, dan pengusaha lokal. Kepastian itu meliputi ruang lingkup pekerjaan, kontrak, imbal jasa, perizinan, dan keberlanjutan operasi.
Asosiasi juga menginginkan keterlibatan yang lebih besar dari perusahaan nasional, pengusaha lokal, dan tenaga kerja daerah dalam industri pertambangan. Syahnil berharap langkah itu memperluas manfaat ekonomi bagi daerah penghasil.
Untuk menindaklanjuti rencana presiden, asosiasi berharap pemerintah menyusun aturan menyeluruh bersama pelaku industri, asosiasi pertambangan, serta pengusaha jasa tambang nasional dan daerah. Syahnil menilai pelibatan mereka penting agar kebijakan tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha.