
Polda NTT Lengkapi Berkas Kasus dr. Icha
19 menit yang lalu
Rapat membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Terbit · 1 min read

Menurut laporan ANTARA, pimpinan DPR RI menggelar rapat untuk menerima anggota DPR pengusul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Rapat tersebut dihadiri perwakilan delapan fraksi partai politik.
Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, kompleks parlemen, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mempersilakan para pengusul menyampaikan usulannya.
Saat membuka rapat, Saan menjelaskan bahwa Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberi DPR hak angket, hak interpelasi, dan hak menyampaikan pendapat. Ia menyebut pengaturan HMP tercantum dalam Pasal 79 Ayat 4 Undang-Undang MD3.
Menurut Saan, salah satu ketentuan dalam pasal tersebut memungkinkan HMP digunakan untuk merespons dugaan Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Fraksi PDIP diwakili Dolfie OFP dan Lasarus, sedangkan Fraksi Golkar diwakili Ahmad Doli Kurnia dan Abraham Sridjadja. Fraksi Gerindra mengirim Budisatrio Djiwandono dan Bahtra Banong.
Fraksi PKB diwakili Muhammad Khozin dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dari Fraksi NasDem hadir Fauzi Amro dan Martin Manurung, sementara Fraksi PKS diwakili Yanuar Prihatin, Mardani Ali Sera, dan Rahmat Saleh.
Fraksi PAN diwakili Sarifudin Sudding dan Fraksi Demokrat oleh Benny K Harman. ANTARA tidak merinci isi usulan yang disampaikan para anggota DPR dalam rapat tersebut.