
Apple Ubah Keamanan Mac untuk Batasi Akses Agen AI
18 menit yang lalu
Polri akan mendata izin usaha pertambangan dan menertibkan kegiatan ilegal, sementara usaha legal akan dikawal.
Terbit · 1 min read

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan Polri akan mendata izin usaha pertambangan (IUP) dan menertibkan kegiatan tambang ilegal. Langkah itu disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta sedikitnya 70 persen hasil tambang dinikmati negara.
Suyudi menyampaikan keterangan tersebut di Mabes Polri pada Rabu (18/11/2026). Prabowo sebelumnya menyampaikan arahan itu dalam acara Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Suyudi, Bareskrim Polri dan Baintelkam akan mendata IUP untuk menentukan kegiatan yang menjadi prioritas penertiban. Ia mengatakan praktik pertambangan tanpa izin dan yang merugikan negara akan ditindak.
Suyudi juga menyatakan perusahaan yang beroperasi sesuai aturan dan memiliki izin perlu mendapat pengawalan. Menurut dia, dukungan terhadap usaha legal diperlukan untuk menjaga iklim investasi pertambangan.
Anggota Komisi XII DPR Yulian Gunhar mendukung arahan Prabowo. Ia menilai kebijakan itu dapat mengarahkan pengelolaan sumber daya alam agar lebih berpihak pada kepentingan nasional dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Dalam keterangan tertulis pada Rabu (18/11/2026), Gunhar mengatakan manfaat ekonomi dari pengelolaan mineral belum sepenuhnya dinikmati bangsa Indonesia. Ia juga menilai negara tidak seharusnya hanya menjadi pemilik sumber daya tanpa memperoleh manfaat yang sepadan dari kegiatan eksploitasi.
Gunhar menyebut Rusia dan China sebagai contoh negara yang menjaga kendali atas sektor strategis. Ia menunjuk perusahaan Gazprom dan Rosneft serta penerapan pajak ekstraksi mineral dan pungutan atas keuntungan sumber daya alam di Rusia.
Prabowo mengatakan negara dapat menerima investasi, tetapi keuntungan setelah modal kembali harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia. Ia mengaitkan penguasaan alat produksi dengan Pasal 33 UUD 1945 dan menyatakan penguasaan saham perusahaan tambang dapat dilakukan bila diperlukan.