
Pemimpin ASEAN Adopsi Deklarasi Mineral Kritis
14 menit yang lalu
Prabowo menyatakan pengelolaan sumber daya alam perlu memberi manfaat lebih besar kepada negara dan seluruh rakyat.
Terbit · 1 min read

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah membenahi sistem ekonomi nasional agar kekayaan alam dikelola untuk kepentingan bangsa dan manfaatnya dirasakan masyarakat. Ia menyampaikan hal itu dalam Tanwir Muhammadiyah 2026 dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
Prabowo mengatakan sumber daya alam Indonesia melimpah dan telah menarik perhatian bangsa lain selama berabad-abad. Namun, ia menilai pengelolaannya belum memberi hasil optimal bagi rakyat.
Menurut Prabowo, sebagian kekayaan alam dibawa ke luar negeri, sementara hasil pengelolaannya tidak seluruhnya kembali untuk dinikmati masyarakat Indonesia. Ia mempertanyakan tata ekonomi yang memungkinkan kekayaan nasional mengalir keluar negeri.
Ia menyebut pembenahan perlu mengatasi penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan nasional. Prabowo juga mengatakan perekonomian harus berlandaskan Pasal 33 UUD 1945, yang mengatur usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Sistem ekonomi kita adalah sistem ekonomi kekeluargaan. Ini bukan kata Prabowo Subianto, bukan. Ini perintah pendiri-pendiri bangsa kita. Ini yang dititip kepada kita, dan ini hampir hilang,” ujar Prabowo.
Dalam pengelolaan pertambangan, Prabowo menginstruksikan jajaran kementerian, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memastikan hasilnya lebih bermanfaat bagi negara. Ia menetapkan sedikitnya 70 persen hasil pengelolaan izin usaha pertambangan harus dinikmati negara.
Pemerintah juga akan mengawasi ekspor melalui mekanisme satu pintu untuk mencocokkan volume yang dilaporkan dengan jumlah sebenarnya. Prabowo mengatakan langkah itu ditujukan mencegah manipulasi laporan ekspor yang dapat merugikan negara.
Prabowo menyatakan pembenahan ekonomi merupakan tanggung jawab kepemimpinan untuk menyelamatkan kekayaan nasional, mengurangi kemiskinan, dan memastikan rakyat menikmati hasil pembangunan. Ia menegaskan laporan ekspor harus mencerminkan jumlah komoditas yang benar-benar dikirim.