
JK Usulkan Model Perdamaian Aceh untuk Turki
16 menit yang lalu
PSI meminta polemik ijazah Gibran diklarifikasi sebelum desakan pemakzulan ditindaklanjuti.
Terbit · 2 min read

Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diberi kesempatan untuk mengklarifikasi polemik ijazah pendidikannya sebelum desakan pemakzulan ditindaklanjuti. Menurut laporan CNN Indonesia yang mengutip detik.com, Ketua PSI bidang politik Bestari Barus menyampaikan permintaan itu pada Selasa (10/11/2026).
Bestari menilai Gibran perlu mendapat ruang untuk menjelaskan persoalan tersebut secara langsung. Ia juga mempertanyakan desakan agar wakil presiden mundur sebelum klarifikasi diberikan.
Pernyataan Bestari merespons ultimatum Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, yang menurut laporan CNN Indonesia meminta Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan dan ijazah.
Bestari mengatakan PSI tidak mempersoalkan wacana pemakzulan di DPR selama prosesnya berjalan sesuai konstitusi. Ia mengingatkan bahwa proses tersebut memiliki sejumlah tahapan yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pimpinan DPR menerima usulan dari sejumlah pihak untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Menurut laporan yang sama, usulan itu berasal dari kelompok masyarakat sipil dan anggota DPR lintas fraksi.
Dasco menyatakan pembahasan selama masa reses masih berlangsung secara informal. Proses resmi, katanya, baru dapat dimulai setelah DPR memasuki masa sidang pada Selasa (10/11/2026); ia menyampaikan pernyataan itu di kompleks parlemen pada Senin (9/11/2026).
Pada Jumat (30/10/2026), MA mengabulkan seluruh gugatan Muhammad Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. Menurut laporan CNN Indonesia, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran, yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024, tidak sah.
Sebelumnya, MK dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa (6/10/2026) menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal tamat SMA. Namun, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan temuan itu tidak menjadi dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai wakil presiden. MK menyerahkan persoalan tersebut kepada parlemen.