
Endy Arfian Nikmati Syuting Film Hungry Ghost Festival
22 menit yang lalu
Dua rancangan resolusi soal Golan dan HAM Suriah disahkan di tingkat komite PBB dan disambut Damaskus sebagai penegasan kedaulatan.
Terbit · 2 min read

Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyambut pengesahan dua rancangan resolusi soal Dataran Tinggi Golan dan hak asasi manusia di Suriah oleh sejumlah komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kamis (19/11/2026). Menurut Shaibani, langkah itu menegaskan kembali kedaulatan Suriah sekaligus menunjukkan dukungan internasional terhadap negaranya.
Komite Keempat Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi tentang Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki dengan dukungan 149 negara, tiga negara lebih banyak dibandingkan tahun lalu. Hasil itu, kata Shaibani, menegaskan hak kedaulatan Suriah yang sudah diakui dunia.
Dalam pernyataan melalui platform media sosial X, Shaibani menyatakan pendudukan tidak memberi legitimasi dan tidak menghapus hak apa pun. Ia juga mengapresiasi negara-negara yang mendukung resolusi tersebut serta upaya Kelompok Arab.
"Suriah yang baru mengulurkan tangan untuk menjalin kemitraan, perdamaian, dan stabilitas, serta tidak akan melepaskan sejengkal pun wilayahnya ataupun hak-hak rakyatnya," kata Shaibani.
Menurut Shaibani, Damaskus tetap berpegang pada aturan internasional, termasuk Resolusi 497 Dewan Keamanan PBB dan kesepakatan pelepasan pasukan pada 1974. Suriah, katanya, akan terus memperjuangkan hak-haknya sekaligus menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Komite Ketiga Majelis Umum PBB mengesahkan rancangan resolusi tentang hak asasi manusia di Suriah melalui konsensus pada Rabu (18/11/2026) dalam sidang ke-81. Shaibani menyebut pengesahan dengan cara itu terjadi untuk pertama kalinya.
Ia menyebutnya sebagai "pergeseran bersejarah" yang menunjukkan perubahan dari perpecahan antarnegara yang berlangsung bertahun-tahun menjadi kesepakatan luas tentang masa depan Suriah. Shaibani berterima kasih kepada Amerika Serikat dan Qatar atas upaya mencapai konsensus, serta menegaskan resolusi itu menghormati penuh Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi mengatakan resolusi itu menyambut langkah pembentukan lembaga nasional yang akan menangani keadilan transisi dan orang hilang. Resolusi itu juga menyinggung syarat bagi pemulangan pengungsi dan pengungsi internal secara aman dan sukarela, serta penguatan kerja sama dengan mekanisme hak asasi manusia PBB.
Kedua rancangan resolusi selanjutnya akan diajukan kepada seluruh anggota Majelis Umum PBB untuk persetujuan akhir. Israel menduduki Dataran Tinggi Golan sejak Juni 1967 dan pada 1981 memperluas penerapan hukum, yurisdiksi, serta administrasi di wilayah itu; Dewan Keamanan PBB pada 17 Desember 1981 dengan suara bulat mengesahkan Resolusi 497 yang menyatakan tindakan tersebut batal demi hukum.