
KKP Verifikasi Tujuh Lokasi KNMP di Cirebon
13 menit yang lalu
Pemerintah mengevaluasi kebutuhan anggaran agar pusat pemerintahan empat daerah otonomi baru dapat beroperasi pada 2028.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menyatakan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan pusat pemerintahan di empat daerah otonomi baru Papua.
Komitmen itu disampaikan Ribka dalam rapat koordinasi evaluasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Pembahasan mencakup Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Evaluasi tersebut membahas perkembangan infrastruktur pemerintahan serta kebutuhan anggaran. Pemerintah juga membahas keberlanjutan pembangunan agar keempat kawasan dapat beroperasi pada 2028.
Ribka mengatakan fasilitas pemerintahan penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas komitmennya membangun infrastruktur di empat daerah tersebut.
Ribka memberikan perhatian khusus kepada pusat pemerintahan Papua Pegunungan karena pembangunan infrastruktur di tiga daerah otonomi baru lainnya sudah berjalan. Ia mendorong kepastian anggaran 2027 untuk kawasan itu dan penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.
Ia juga meminta penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh kawasan pusat pemerintahan tersebut dapat beroperasi pada 2028.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan kementeriannya sedang berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengenai kebutuhan anggaran. Jika anggaran telah dipastikan, pembangunan di Papua Pegunungan direncanakan dilelang lebih awal pada 2027 melalui kontrak tahun jamak 2027–2028.
Hadir pula dalam rapat tersebut Pantja Dharma Oetojo, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan, serta Adenan Rasyid, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah pejabat terkait lainnya juga hadir.