
Romelu Lukaku Pensiun dari Timnas Belgia
14 menit yang lalu
Rieke mengusulkan aturan nasional untuk menghubungkan tata kelola imigrasi dan pemasyarakatan lintas instansi.
Terbit · 1 min read

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan penerbitan dua peraturan presiden untuk menyatukan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan di tingkat nasional. Usulan itu disampaikan setelah ia menghadiri forum diskusi dan bedah buku tentang transformasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta.
Rieke mengusulkan satu perpres mengatur sistem keimigrasian nasional yang terintegrasi, sedangkan perpres lainnya mengatur sistem pemasyarakatan. Acara tersebut berlangsung pada Senin (16/11/2026).
Menurut Rieke, pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pemisahan dari Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan konsolidasi dan pengembangan budaya institusi. Ia menilai kementerian itu perlu memperkuat tata kelola dengan bekerja bersama instansi lain.
Ia menjelaskan bahwa urusan imigrasi dan pemasyarakatan berkaitan dengan sejumlah pihak, termasuk instansi yang menangani data penduduk, hubungan luar negeri, dan keamanan siber, serta pemerintah daerah. Keterkaitan dengan keamanan siber juga menyangkut penanganan tindak pidana perdagangan orang.
Rieke menilai aturan yang diusulkannya dapat memperjelas pembagian tanggung jawab antarlembaga dan mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam rancangan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tetap menjadi wali data untuk bidang imigrasi dan pemasyarakatan.
Ia mengatakan belum ada aturan yang menyatukan komunikasi lintas kementerian. Rieke juga menyoroti perlunya administrasi kependudukan yang mencakup perjalanan hidup warga negara Indonesia, seiring dimulainya penyerahan daftar inventarisasi masalah revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan kepada Komisi II DPR.
Sebagai contoh masalah akibat data yang belum terhubung, Rieke menyebut warga binaan di lembaga pemasyarakatan yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan. Kondisi itu, katanya, menyulitkan pencarian keluarga dan pemenuhan hak mereka, sementara penyelesaiannya berada di luar kewenangan pemasyarakatan.
Rieke mendorong pemerintah daerah ikut dilibatkan bersama kementerian dan lembaga pusat dalam penyusunan tata kelola terintegrasi. Ia menilai perjuangan untuk mewujudkan dua perpres itu akan berpengaruh pada peningkatan sumber daya manusia serta pemenuhan anggaran yang terencana, terukur, dan tepat sasaran.