
Kejagung Lanjutkan Proses Hukum Riza Chalid
16 menit yang lalu
Pemerintah menyiapkan mekanisme untuk menjaga operasional RAPP dan keberlanjutan pekerjaan setelah izin pemanfaatan hutannya dicabut.
Terbit · 1 min read

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menyatakan pencabutan izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) tidak akan diikuti pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Pemerintah menyiapkan mekanisme untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak menyampaikan hal itu dalam keterangan yang diterima di Pekanbaru pada Minggu (22/11/2026). Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) RAPP yang dicabut mencakup areal seluas 338.536 hektare.
Barita mengatakan badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah akan menindaklanjuti mekanisme operasional yang disiapkan pemerintah. Langkah tersebut, menurut dia, ditujukan untuk menjaga kepentingan karyawan dan masyarakat yang bergantung pada kegiatan perusahaan.
Pengawasan atas tindak lanjut keputusan pemerintah akan dilakukan Satgas PKH bersama 12 kementerian dan lembaga. Pengawasan itu mencakup kesesuaian tahapan tindak lanjut dengan ketentuan yang berlaku.
Pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memulihkan lingkungan dan memenuhi konsekuensi hukum terkait pelanggaran di area konsesi.
Tim Komunikasi Korporat PT RAPP menyatakan perusahaan bersama Grup APRIL mempekerjakan lebih dari 41.000 orang dan mendukung ratusan usaha lokal pemasok barang serta jasa. Perusahaan juga menyebut kajian dampak ekonomi sebelumnya memperkirakan aktivitasnya menopang sekitar 170.000 pekerjaan di Riau dan 300.000 pekerjaan di Indonesia.
Perusahaan menyatakan akan menyampaikan informasi kepada kontraktor, pelanggan, pemasok, dan mitra usaha serta berupaya mengurangi gangguan. RAPP juga mengatakan menghormati kewenangan pemerintah dan menunggu pemberitahuan resmi sebelum memberikan tanggapan melalui mekanisme yang sesuai.
Pemerintah menggunakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026, yang bertanggal 19 November 2026, untuk mencabut PBPH RAPP. Setelah keputusan itu, areal konsesi seluas 338.536 hektare kembali berada dalam penguasaan negara.