
Singapura Terima Keketuaan ASEAN 2027
15 menit yang lalu
KBMI siap membela undang-undang jika diuji di MK; KASBI meminta DPR mengawasi aturan turunannya.
Terbit · 1 min read

Presiden Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia (KBMI) Daeng Wahyudin menyatakan organisasinya siap membela Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan jika aturan itu diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Daeng mengatakan undang-undang tersebut telah disetujui DPR pada Oktober 2026.
Daeng menyebut KBMI bersedia menjadi pihak intervensi jika ada pihak yang mengajukan uji materi ke MK. Ia mengatakan KBMI siap membela undang-undang tersebut dan berharap serikat buruh lain sejalan dengan sikap itu.
Ia mengapresiasi pelibatan serikat buruh dalam penyusunan undang-undang itu. Daeng juga mengatakan aturan tersebut mulai digunakan untuk menyelesaikan perkara ketenagakerjaan setelah resmi berlaku.
Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Unang Sunarno meminta DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut dengan melibatkan serikat buruh.
Unang menyoroti sejumlah ketentuan yang masih akan dijabarkan melalui peraturan pemerintah dan peraturan menteri. “Terutama karena di undang-undang ini masih banyak yang direkomendasikan itu dalam bentuk PP (peraturan pemerintah), bisa jadi permen (peraturan menteri), dan itu saya pikir perlu dikawal secara ketat, dan lagi-lagi memang harus melibatkan unsur-unsur dari serikat buruh,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, perwakilan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia berdialog dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/10/2026), lalu diundangkan. Pengesahan itu menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang antara lain meminta pengaturan ketenagakerjaan dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.