
OJK Proyeksikan Perbankan Tetap Positif pada 2027
11 menit yang lalu
Tito meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi digital agar verifikasi penerima bansos lebih tepat sasaran.
Terbit · 1 min read

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi layanan digital perlindungan sosial untuk membantu memastikan bantuan sosial diterima warga yang membutuhkan.
Dalam keterangan tertulis pada Senin (16/11/2026), Tito menyebut verifikasi dan validasi bantuan sosial sebagai tahap awal uji coba. Ia mengatakan bantuan tersedia di sejumlah instansi pusat, termasuk Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menjelaskan digitalisasi perlindungan sosial menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto membangun pemerintahan berbasis elektronik. Sistem digital diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan publik tanpa harus mendatangi kantor pemerintah.
Menurut Tito, penyaluran bantuan masih perlu diperbaiki karena warga yang relatif mampu terkadang menerima bantuan, sedangkan sebagian warga yang lebih membutuhkan belum tercatat sebagai penerima.
Kementerian Sosial mengembangkan digitalisasi perlindungan sosial dengan koordinasi Dewan Ekonomi Nasional. Sistem itu menggabungkan basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Integrasi data memungkinkan pemeriksaan kondisi sosial ekonomi dilakukan lebih cepat dengan dukungan pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata. Tito menyebut data 98 persen penduduk Indonesia tersimpan di server Kementerian Dalam Negeri.
Tito mengatakan layanan tersebut akan membantu menilai kelayakan penerima berdasarkan informasi yang tersedia, termasuk kepemilikan rumah, tanah, atau mobil. Ia menilai percepatan program juga dapat mendukung pemerintah daerah dalam mengurangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan daya beli melalui bantuan sosial.