
OMOWAY Paparkan Konsep Mobilitas Cerdas di Lisbon
18 menit yang lalu
Volker Turk meminta negara-negara merundingkan aturan yang mengikat, termasuk larangan dan pembatasan senjata otonom.
Terbit · 1 min read

Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk mendesak negara-negara segera merundingkan perjanjian yang mengikat untuk mengatur penggunaan senjata otonom. Seruan itu disampaikan menjelang pertemuan negara peserta Konferensi Tinjauan Ketujuh Konvensi tentang Senjata Konvensional Tertentu.
Turk menyampaikan desakan tersebut pada Senin (16/11/2026). Pertemuan negara-negara itu berkaitan dengan pembahasan instrumen hukum yang akan menetapkan larangan dan pembatasan penggunaan senjata otonom.
Senjata otonom memanfaatkan kecerdasan buatan, sensor, algoritma, dan komputasi untuk mengambil keputusan operasional, termasuk memilih sasaran dan melancarkan serangan. Turk menilai waktu untuk merancang perlindungan yang efektif semakin terbatas.
Ia meminta negara-negara melarang senjata otonom yang dirancang atau digunakan untuk menyerang manusia. Turk juga menyerukan pembatasan terhadap sistem yang dampak dan cara kerjanya tidak dapat dipahami, diperkirakan, dijelaskan, atau dikendalikan manusia secara penuh.
“Sebuah mesin tidak boleh memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seorang manusia akan hidup atau mati,” kata Turk. Ia memperingatkan bahwa senjata tersebut berisiko mengancam hak hidup dan martabat manusia serta mengaburkan pertanggungjawaban jika kekuatan digunakan tanpa penilaian manusia yang memadai.
Turk menegaskan penilaian dan tanggung jawab manusia perlu menjadi bagian utama dalam setiap keputusan penggunaan kekuatan. Ia juga menolak pemakaian senjata otonom, baik yang mematikan maupun tidak, dalam penegakan hukum karena mesin tidak dapat menilai kebutuhan penggunaan kekuatan atau memilih alternatif yang dampaknya lebih ringan.
Ia turut memperingatkan senjata itu dapat menyebar ke kelompok bersenjata dan organisasi kriminal. Turk meminta pemerintah memulai perundingan sebelum kesempatan untuk menyepakati perlindungan yang bermakna semakin sulit dicapai.